Talkshow Radio RRI Pro 1 FM Jember Bertajuk Dialog Interaktif, Opini Dan Aspirasi Kontribusi Nyata CCF

Jember, lintasnusantara.net – talkshow radio rri pro 1 FM mengundang Komunitas Climate Change Frontiers (CCF) di undang dalam acara on air talkshow radio rri pro 1 FM Kabupaten Jember Jawa Timur, yang bertajuk dialog interaktif, opini dan aspirasi. Kontribusi nyata CCF dalam gerakan sosial yang di selenggarakan di gedung utama rri pro 1 FM Jember, yang […]

Selanjutnya>>>>

Hadiri Rapat Redaksi Siber88 Beberapa Biro Di Wilayah Timur

Banyuwangi, lintasnusantara.net – Hadiri Rapat Redaksi yang di gelar kembali oleh wakil redaksi siber88 Adit Mansur dalam rangka diskusi dan ngopi bareng antar biro di Jawa Timur, yang diikuti oleh beberapa awak media cetak, online, dan TV, bertempat di Cafe Lonyang, Jalan Kalisat Sukowono, Dusun Krajan. Desa Balet Baru. Kecamatan Sukowono. Kabupaten Jember. Pada Selasa […]

Selanjutnya>>>>

228 Warga Dapatkan Vaksinasi, Koramil 0824/08 Mayang Lakukan Pengawalan

JEMBER, lintasnusantara.net – 228 Warga dapatkan vaksinasi, Serbuan vaksinasi sebagai bagian dari pengendalian pandemi Covid 19 terus digencarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, seperti yang dilakukan oleh Puskesmas Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, pada Selasa 26/10/2021. Sebanyak 300 vaksin merk Astra Zeneca dan Sinovac, disediakan oleh 23 orang petugas vaksinasi yang dipimpin dr. Rauf S, […]

Selanjutnya>>>>

Kendalikan Pandemi Covid 19, Gugus Tugas Kabupaten Jember Lakukan Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Prokes

JEMBER, lintasnusantara.net – kendalikan pandemi Covid 19, Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Jember terus melakukan operasi Penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) secara masiv, seperti yang dilakukan pada Selasa 26/10/2021 di Jalan Raya depan Kantor Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Operasi yustisi penegakan disiplin tersebut dipimpin oleh Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Kodim 0824/Jember […]

Selanjutnya>>>>
Ada Apa Di Jember, Tito Tunggu Keputusan Gubernur Jatim, Turun Ke Jember
Ada Apa Di Jember, Tito Tunggu Keputusan Gubernur Jatim, Turun Ke Jember

Ada Apa Di Jember, Tito Tunggu Keputusan Gubernur Jatim, Turun Ke Jember

JAKARTA – lintasnusantara.net – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian masih memberi tenggat waktu kepada Bupati Jember Faida, menyusul agenda pemeriksaan yang akan dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah pada 24-26 Juni mendatang, sebelum Kemendagri mengambil sikap atas konflik Bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut selama ini.

Demikian disampaikan Mendagri dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasiltasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020) pagi. Selain Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitii, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.

Dikatakan LaNyalla, forum konsultasi ini digagas dalam rangka mediasi sekaligus mencari jalan keluar yang efektif dan tepat terhadap dinamika politik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan daerah. “Apalagi saat ini dampak pandemi Covid-19 sangat merugikan masyarakat, sudah seharusnya semua pihak diharapkan kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan” ujar LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, pada prinsipnya, DPD RI akan mendukung langkah yang akan diambil Mendagri terkait hal tersebut, mengingat pembangunan di Kabupaten Jember harus tetap berjalan dan kondusif. “Karena itu DPD RI, melalui Badan Akuntabilitas Publik yang dipimpin Ibu Sylviana Murni mengambil inisiatif untuk mempercepat penyelesaian soal ini supaya tidak terus menerus berlarut,” tandas Senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Dikatakan Mendagri Tito, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah komunikasi antara kepala daerah dan DPRD. Sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan. “Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” tukas mantan Kapolri tersebut.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi mengungkapkan, permasalahan di Jember yang belum memiliki APBD, serta anggaran Covid-19 Jember yang diputuskan sepihak bupati tanpa rapat dengan DPRD, hingga berujung proses hak angket, dilakukan karena bupati bertindak sepihak, termasuk memotong pos anggaran dewan cukup signifikan.

“Itu adalah sebagian dari potret ketidakharmonisan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan APBD Jember, karena itu kami memilih konsultasi dengan DPD RI dan Kemendagri dengan prinsip money follow function. Apalagi rekomendasi dari Kemendagri juga diabaikan oleh Bupati. Dan masih banyak lagi, seperti menggunakan APBD tanpa payung hukum, dan penyalahgunaan wewenang lainnya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat,” tegas Itqon.

Sementara itu, Senator Jawa Timur Ahmad Nawardi menilai apa yang dilakukan Bupati Jember sudah melanggar Undang-Undang. “Saya kira hak angket yang dilayangkan oleh DPRD itu sudah selayaknya, saya juga harap Kemendagri dan DPD RI dapat menengahi dan menelaah lebih dalam untuk mencari solusi. Karena saya kawatirkan konflik ini bisa menggangu pelaksanaan Pilkada di Jember, bahkan bisa mengarah kepada konflik horisontal,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Ketua BAP DPD RI, Sylviana Murni berjanji akan mencari jalan keluar yang obyektif dengan meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku. Bila perlu memanggil terlebih dahulu Bupati Jember Faida, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan mal administrasi dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.

“Ini sesuai tugas dan kewenangan kami, BAP DPD RI yang ditugaskan Ketua DPD RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember. Jadi bukan hanya Kemendagri yang mengundang. Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. Sehingga didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif,” pungkas Sylviana.

Sumber Dari: Humas DPD RI
Publisher : Sayadi H

Tinggalkan Balasan