Aktivis Gerakan Pleton Pemuda Pandeglang Mendesak Camat Cipeucang, Untuk Mengevaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Para Aktivis Gerakan Pleton Pemuda. (Cover by. Endi)

Lintasnusantara.net-Pandeglang- Aktivis Gerakan Peleton Pemuda Pandeglang, menggelar audiensi untuk mengevaluasi terkait bpnt bersama Camat serta jajaran kepegawaian, di aula Kantor Kecamatan Cipeucang. (8/04/21)

Dedi, Camat Kecamatan Cipeucang didampingi Kepala Desa Pasirmae, Supandi dan tim Koordinator Kecamatan (Timkoorkec), bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yayah, terima langsung Audiensi di Aula Kantor Kecamatan Cipeucang.

Anggota Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Posek) serta Anggota TNI Komando Rayon Militer (Koramil) Turut Mengawal dan Mengamankan Jalannya Audiensi aktivis Gerakan peleton pemuda Pandeglang di Kecamatan Cimanuk.

Pada kesempatan itu, Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi Perwakilan Peleton Pemuda, Doris menyampaikan aspirasi seputar permasalahan regulasi program BPNT yang diduga melanggar Pedoman Umum (Pedum) dan tak sesuai prinsip 6 T, (Tepat sasaran, kualitas, kuantitas, waktu, harga dan tepat administrasi.

Aspirasi ini berdasarkan hasil temuan tim investigasi kami di lapangan, dimana banyak ditemukan komoditi tidak layak konsumsi diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama di Desa Pasireurih,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Banten, Andang Suherman. Menurutnya, pihak Timkoor Kecamatan Cipeucang harus segera melakukan evaluasi terhadap program BPNT demi kelangsungan hidup KPM yang nota bene sebagai warga miskin.

Kami ingin ada evaluasi dilakukan timkoor kecamatan perihal regulasi BPNT ini. Karena kami tidak ingin melihat lagi ada KPM kecewa akibat kurangnya kualitas komoditi,” tegasnya.

Sebagai insan pers, kata Andang, tidak hanya sebatas menyampaikan informasi melalui pemberitaan media saja. Akan tetapi pers juga harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian sosial.

Sementara Camat Cipeucang, Dedi mengaku tidak pernah intervensi dalam menentukan perusahaan pemasok BPNT. Kendati demikian kata Dedi, pihaknya menerima masukan dari aktivis dan akan segera mengevaluasi mulai dari KPM dan Agen/E Warong.

Aspirasi ini sebuah masukan buat kami. Dan Insya Allah kita akan di evaluasi kembali, bahkan kami juga akan segera menyurati Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang menyoal permasalahan program tersebut. Karena kami juga tidak ingin masyarakat kami dirugikan,” pungkasnya.

Diakhir acara Kepala Desa Pasirmae, Supandi, menyatakan akan segera menggelar rapat internal bersama para Kepala Desa se Kecamatan Cipeucang, dan akan memberikan arahan kepada Agen/E warong, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat selaku penerima manfaat.

Soal ini kami akan rapat internal para Kepala Desa, karena apapun namanya program yang bersentuhan dengan masyarakat sebagai Kepala Desa harus mengetahuinya,” tuturnya.

(Endi Jibril S.ip)