Arogan! Kepala UPTD Puskesmas Indralaya Ancam Laporkan Balik Wartawan” Saya Tidak Takut

Posted in Ogan Ilir

Ogan Ilir-Sumsel, lintasnusantara.net – Sehubungan dengan adanya berita tentang puskesmas Indralaya beberapa hari lalu. Setelah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir tempo hari dalam rangka meminta keterangan dan tanggapan mereka perihal pemberitaan tersebut. Hari ini wartawan OI menemui Kepala UPTD puskesmas Indralaya guna mengkonfirmasi tentang kebenaran berita yang tersebar itu” Kamis pagi, (7/01/2021).

Kedatangan para awak media ini disambut tak baik oleh Kepala UPTD puskesmas Indralaya, Siswita Triana SKM. Dari awal pertemuan, lalu masuk ke pembicaraan hingga di akhir pertemuan, sedikitpun tak ada keramahtamahan beliau terhadap wartawan. Beliau sangat arogan. Berbicara dengan nada tinggi dan kasar. Bahkan mengancam akan melaporkan balik wartawan dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Berita Terkait:

“Saya sangat tidak setuju dan malu atas pemberitaan ini. Dan saya tidak takut, sampai ke manapun akan saya jalani. Saya akan tuntut dan melaporkan kalian karena telah mencemarkan nama baik saya” ujar Siswita sembari berdiri penuh emosi.

Lanjutnya lagi, “Kami bekerja di sini sudah sesuai prosedur. Kami tidak menerima uang tetapi dalam bentuk barang. Dinas membelikan barang-barang sesuai prosedur memakai E katalog dan didampingi oleh Kejaksaan supaya tidak terjadi mark up. Jadi tidak ada saya ‘ngalap’ duit, berita itu tidak benar” tandasnya tegas sambil menunjuk ke arah wartawan.

Masih kata Siswita, perlu kalian ketahui bahwa puskesmas Indralaya ini adalah puskesmas yang menjadi sampling pemeriksaan.

“Dalam setahun puskesmas Indralaya ini empat kali diperiksa oleh BPKP, KPK dan Kemensos Pusat. Pemeriksaan itu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dan saya juga tahu kalau kalian sudah menemui Dinkes OI tapi saya tidak takut sama sekali. Setelah ini saya akan langsung ke Polres OI untuk melaporkan balik awak media” jelasnya marah sembari memukul meja.

Baca Juga:

Sementara di tempat terpisah Pimpinan Mediapagi Ediman Gebuk, dirinya merasa tidak terima atas ucapan Kepala UPTD puskesmas Indralaya ini.

“Beliau menyebut bahwa saya ingin memeras dan mengancam akan melaporkan ke Polres OI bahkan hingga Polda Sumsel.Menurutnya berita tersebut telah mencemarkan nama baik beliau selaku Kepala UPTD Puskesmas Indralaya” jelasnya Edi.

Edi menegaskan, “Saya selaku wartawan dan Pimpred Mediapagi akan membawa persoalan ini hingga ke jalur hukum. Karena saya tidak melakukan pemerasan seperti yang diucapkan oleh ibu tersebut baik itu berupa barang maupun uang. Saya akan tuntut balik” Tukas Pimred Mediapagi Ediman Gebuk.

Lanjut Edi lagi, maksud kedatangan kami bersama kawan-kawan ke sini ingin mendengar hak jawab ibu Siswita ini karna kami sudah berjanji di Dinkes melalui Kabid Yankes Edi Fajar SKM mengatakan, kami diperintahkan untuk menghadap langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas Indralaya pada pukul 09:00 wib pagi ini” ujar Edi Fajar pada Rabu, (06/01/2021).

Pada hari ini Kamis, (07/01) pukul 09:45 Wib sesuai anjuran dari Edi Fajar kami datangi Puskesmas Indralaya “kenyataannya pada saat kami bertemu di ruangannya, kami bukannya mendapat klarifikasinya atas berita tersebut tetapi sebaliknya beliau langsung marah-marah dengan bengisnya dan melontarkan kata-kata kasarnya dengan sangat arogan. Karena suasana semakin memanas dan demi menghindari hal yang tidak diinginkan maka kamipun pergi dari lokasi” tutupnya Ediman.

Menanggapi hal tersebut diduga adanya salah satu anggota PWI yang diancam akan diaduhkan, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar menerangkan, Sebagai narasumber berita jika tidak berkenan dengan berita bukan lapor ke polisi gunakan hak jawab atau hak koreksi sesuai dengan UU No 40 1999 tentang pers dan KEJ.

Narasumber menghadapi Wartawan yang aku konfirmasi tidak perlu mengancam dan marah marah jawab saja sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Pejabat publik harus bisa memahami tugas wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik dan dalam mendapatkan informasi untuk publik di lindungan UU No 40 1999 dalam pasal 4 terkait dengan kemerdekaan pers dan hak untuk memperoleh informasi” jelas firdaus.


“Sesuai dengan Undang Undang tentang Pers Nomor 40 tahun Pasal 4, ayat (1) Kemerdekaan pers di jamin sebagai hak asasi warga Negara (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiar.((3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi” terangnya Ketua PWI Sumsel. (Ric)