Dandim 0822/Bondowoso Hadiri Rapat Paripurna RAPERDA APBD TA. 2019

BONDOWOSO – Lintasnusantara.net – Dandim 0822/Bondowoso Letkol Inf Jadi S.I.P., menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, bertempat Di Ruang Rapat Graha Paripurna DPRD Bondowoso Jl. KH.R As’ad Syamsul Arifin No. 100 Kec.Tenggarang Kab. Bondowoso tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Hadiri dalam kegiatan tersebut oleh Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin, Dandim 0822/Bondowoso Letkol Inf Jadi, S.I.P., Ketua DPRD Kab Bondowoso H. Ahmad Dhafir, Wakil Ketua DPRD Sinung Sudrajad, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Drs. H. Buchori Mun’im, Kapolres Bodowoso AKBP Erick Frendriz S.I.K,M.Si., Kajari Bondowoso di wakili kasi intel Bpk Sucipto SH dan Jajaran Ka OPD Kab. Bondowoso dan Jajaran Camat Se-Kab. Bondowoso.

Adapun agenda yang di bahas antara lain Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BondowosoTahun Anggaran 2019 ini sudah melalui proses dan mekanisme sesuai amanat dan aturan perundang-undangan, maka dalam kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso memohon kepada Pimpinan Rapat untuk menetapkan, namun ada beberapa catatan yang wajib menjadi perhatian kita bersama, juga sebagai

Evaluasi penjalanan program pembangunan kedepan, catatan tersebut adalah ;

  1. Banyaknya Pejabat Plt (Pelaksana tugas) di beberapa OPD, hal ini menjadi catatan panjang di DPRD, sementara pihak eksekutif tidak segera melakukan langkah konkri tuntuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku;
  2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sesuatu yang wajib, temuan dalam LHP BPK-RI seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya agar bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya;
  3. Kurangnya tenaga auditor di Inspektorat. Kami berharap kebutuhan tenaga auditor tersebut bisa segera dipenuhi dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan kualitas SDM;
  4. Keberlanjutan Program, sampai saat ini masih banyak ditemukan program yang dilaksanakan sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban, tanpa didukung perencanaan yang tepat sesuai dg kebutuhan dan capaian target yang jelas. Kedepan kami mohon hal tersebut tidak lagi terjadi, penjalanan sebuah program harus tepat dan berkelanjutan sampai tercapai targetnya, linear dengan program pembangunan Pemerintah Pusat dan Propinsi sehingga tercipta sinkronisasi capaiannya;
  5. Pemerintah adalah pelayan atau abdi Negara dan Masyarakat, dalam proses penyaluran bantuan sosial terhadap warga kurang mampu kami memohon adanya inovasi, sehingga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisamendapatkan pelayanan yang baik dan manusiawi, terlebih di masa-masa pandemi Covid-19, ini.

Kabupaten Bondowoso dianugerahi keindahan alam dan seni budaya yang indah dan khas, kami mohon pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya dapat dilaksanakan seiring-sejalan, lebih pro aktif melibatkan Masyarakat sesuai bidang keahlian masing-masing karena sudah banyak kelompok Masyarakat yang berkegiatan Pariwisata dan Seni Budaya, dengan capaian Masyarakat kita bukan hanya sebagai penikmat namun mampu menjadi pelaku sehingga mendapatkan hasil dari kegiatan yang dijalankan. (Nur)

%d blogger menyukai ini: