GTPP COVID-19 BUBAR BERGANTI MENJADI KOMITE

Karo-Lintasnusantara.Net

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Karo, Terkelin Brahmana SH MH mengaku, GTPP akan dibubarkan dan berganti nama menjadi Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. GTPP Karo masih terus bekerja seperti biasa.

Belum. Petunjuknya saja belum turun. Dan saat ini Gugus Tugas masih berjalan seperti biasa. Langkah ini akan dilakukan pihaknya setelah adanya petunjuk dari Pemerintah Pusat.

Saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo masih berjalan dan melakukan tugas pencegahan penyebaran virus corona maupun dampaknya. Kita masih bekerja seperti biasa, masyarakat diharapkan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Demikian hal itu disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH didampingi Ketua PLh GTPP Covid-19, Ir Martin Sitepu, menjawab wartawan, Selasa sore (21/07/2020) di Kabanjahe.

Pembubaran Gugus Tugas ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Terkelin Brahmana.

Menurut Bupati Karo, Pasal 20 dalam Perpres yang ditanda tangani pada Senin (20/07/2020) ini berisi pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bunyi Pasal 20 Ayat 2 huruf b Perpres, GTPP Covid-19 dibubarkan, selanjutnya, dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf c, kewenangan Gugus Tugas akan dilanjutkan oleh Komite Kebijakan dan atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah, terangnya.

Ketika disinggung pentingnya pemulihan ekonomi masa pandemi, karena saat ini tidak sedikit warga Kabupaten Karo terdampak akibat Covid-19, Bupati Karo menjelaskan, agar ekonomi yang terdampak bisa kembali lagi.”Namun dengan menggunakan protokol kesehatan, pemerintah tetap berusaha mengendalikan dan menghilangkan covid-19 tetapi bagaimana ekonomi bisa tumbuh,”tuturnya.

Itulah sebabnya, selain mencegah penyebaran virus corona, Komite Kebijakan ini juga mempunyai tugas untuk memulihan ekonomi. “Komite ini membawahi dua satgas, yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional,”jelas Terkelin Brahmana. Terkelin menambahkan, saat ini pemerintah pusat sudah melakukan pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, dan menerbitkan Peraturan Presiden 82 tahun 2020. “Perpres ini menegaskan telah dibentuknya Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi, saat ini Pemkab Karo fokus membuat Surat Keputusan (SK) dan ketentuan lain sesuai amanah prepres,” tutup Bupati. (eg/Linus)