Kabar Gembira Buat Masyarakat Jawa Timur Khususnya Yang Punya Kendaraan Bermotor

Surabaya – lintasnusantara.net – Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa memperpanjang kebijakan terkait pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta membebaskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Semula ditetapkan berlakunya mulai 2 April 2020 sampai dengan 31 Juli 2020, kini di perpanjang menjadi hingga 31 Agustus 2020, insentif diberikan kepada pemilik kendaraan pribadi dan badan usaha.

Pemprov Jatim memberikan kebijakan ini untuk meringankan beban masyarakat Jatim di tengah situasi pandemi, di sisi lain stimulus ini diharapkan dapat menggairahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Batas waktu perpanjangan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah (PIPD) bagi masyarakat Jawa Timur.

Keputusan tersebut juga didukung referensi dari pemerintah pusat yang juga memberikan perpanjangan pemberian insentif pajak sampai Desember 2020 yang tertuang dalam Permen Keuangan (PK) Nomor 86 tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19.

Gubenur Jatim Khofifah mengatakan, besaran yang diberikan sama dengan bulan yang lalu, yaitu 15% dari biaya pokok pajak untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih mendapat insentif sebesar 5% dari biaya pokok pajak.

Kebijakan Pemprov Jatim pajak berlaku untuk kendaraan bermotor plat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau berbadan, serta kendaraan bermotor plat kuning yang dimiliki perorangan atau berbadan, insentif ini tidak berlaku kendaraan plat merah.” Ujarnya.

Khofifah juga menerangkan antusiasme masyarakat selama kebijakan ini bergulir cukup tinggi, berdasarkan evaluasi selama tiga bulan terakhir jumlah wajib pajak yang memanfaatkannya pembebasan denda mencapai 1.956.254 wajib pajak.

Dari transaksi penerimaan yang berhasil diraup Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim mencapai Rp 814 miliar dengan potensi yang telah diberikan sebesar Rp 70,4 miliar.

Rinci pemberian pembebasan denda 15% untuk roda 2 dan 3 dimanfaatkan oleh 1.673.670 wajib pajak. Sementara untuk roda 4 atau lebih dan alat berat, dimanfaatkan oleh 282.584 wajib pajak.

Tambah Gubenur Khofifah dengan diperpanjangnya kebijakan ini maka besaran yang diberikan mencapai Rp 110,8 miliar dengan target penerimaan (PKB) sebesar Rp 1,26 triliun.” Ungkapnya.

“Kita berharap dengan pemberian insentif pemulihan ekonomi di Jatim dapat di prioritas untuk melakukan percepatan dalam menangani kesehatan menghadapi Covid-19 karna tetap diutamakan.

Saya sangat mengapresiasi kinerja Bapenda Jatim dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam langkah pertama tahun 2020 ini. Sebab, capaian PAD Jatim per 27 Juli telah terealisasi 72,26 persen dari target 10,3 triliun.” Pungkasnya.

“Bapenda sudah bekerja keras hingga mampu merealisasikan PAD sebesar Rp 7,44 triliun dari delapan sektor pajak yang dikelola Pemprov Jatim. Ini energi yang luar biasa bagi keberlanjutan pembangunan di Jatim.” Tutupnya.

Sumber : Pemprov Jatim
Penulis : Team Linus
Publisher: Sayadi H

%d blogger menyukai ini: