Menu Tutup

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut : 80 % Kades Bermasalah Administrasi Dalam Aplikasi SIKEUDES

Posted in Karo

Karo-Lintasnusantara.Net

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut, mendorong Pemerintah Kabupaten karo agar memperbaiki aplikasi  sistem Informasi Keuangan Desa (SIKEUDES) yang dinilai masih belum tertib administrasi dalam pengelolan keuangan.

Yang paling utama , data Base disetiap kecamatan harus lengkap dan stand by.” Kata  kepala BPKP propinsi sumut  Yono Andi Atmoko,  disampaikan  lewat zoom meeting secara Random dipilih Camat Tiga Panah, sebagai sampel pengecekan kesiapan para camat Se-kab. Karo, Kamis (13/8/2020) pukul 12.00 WIB diruang KCC Kantor Bupati, Kabanjahe.

Turut mendampingi acara ini Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, Korwas APD 2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Agus Nugroho Rahardjo, Plt Asisten 1 pemerintahan Dapit Trimei Sinulingga, kadis DPMD Abel Tarawai Tarigan, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana.

Lanjut, Yono Andi Atmoko meminta agar camat selalu bersinergi dengan kepala desa dalam hal mengawasi pengelolan keuangan desa, sebab banyak temuan hampir setiap desa selalu ada masalah adminiterasi.

” Berimbas keuangan pasti jelek, akhirnya bermasalah dan menurut catatan BPKP selama ini, hampir  hampir 80 % kepala desa terbelit dan tersangkut dibidang adminiterasi. Tegasnya

”  Yang lebih parah, ini perlu camat ingatkan kepada Kades, hindari masalah seperti hak masyarakat seharusnya dapat, namun sebaliknya tidak dapat bantuan dari kemensos, propinsi sumut , Kabupaten Karo dan BLT Dana Desa. Terang Yono

” Apalagi pengawasan pengelolan keuangan kab. Karo, BPKP menilai tahun 2019 cukup baik dan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan medan, tentu ini semua dukungan dari tingkat desa hingga kecamatan. Jelasnya

Menanggapi, pesan dan kesan yang disampaikan kepala BPKP medan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, menyatakan, sangat berterimakasih atas edukasi dan partisipatif dalam memberikan dorongan pencerahan dalam penggunaan aplikasi  SIKEUDES yang selama ini mungkin belum sempurna bagi setiap kecamatan. Ujarnya

“Banyak faktor sehingga SIKEUDES belum maksimal diterapkan di setiap desa, hal ini menjadi atensi Pemkab Karo kedepan dalam Menata kelola keuangan desa yang lebih bagus, dalam menghindari permasalahan yang selama ini terbentur di adminiterasi. Ucap Terkelin

Hal senada ditegaskan Camat Tiga Panah data Martina beru Ginting, khusus wilayah tiga panah yang membawahi 29 desa, hampir semuanya lemah dalam pemanfaatan   aplikasi sistem informasi keuangan desa. Ucapnya

“Menurut Data Martina, hal disebabkan faktor SDM lemah, dan operator dipedesaan  sering berganti sehingga operator yang baru belum memahami, tidak ada jeda yang lama dan yang baru dalam tukar pemanfaatan aplikasi. ” Alhasil berantakan adminitrasi didesa, sehingga hal ini kendala selama ini, sesuai temuan dari BPKP yang disebutkan tadi, bahwa kepala desa lemah dalam adminitrasi, dan sangat sependapat apa yang dikemukan oleh pihak BPKP. Tutupnya (eg/Linus)

Related Posts

%d blogger menyukai ini: