Ketua DPC LAI – BPAN Kab. Karo Meminta Pemkab Karo Tidak Keluarkan Rekomendasi Polbit Diduga Sarat Kongkalikong

Tanah karo-Lintasnusantara.Net

Ketua  DPC Lembaga Aliansi Indonesia – Badan penelitian aset negara (LAI – BPAN) Indonesia Kab karo Sarjana Ginting secara tegas meminta kepada Pemkab Karo tidak mengeluarkan surat rekomendasi kepada salah satu peserta pola pembibitan pemda karo untuk D. IV transportasi darat.

Pasalnya, peserta yang lulus bukan dari utusan putera/puteri yang berdomisili di Tanah karo, melainkan dari Pemkab Dumai, anehnya sejak awal mulai  pendaftaran adiminterasi dan mengikuti SKD (seleksi kompetensi dasar) yang diselenggarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tidak ikut kategori pola pembibitan kab. karo beberapa bulan lalu.

” Hal ini menjadi  menarik, dan menambah kecurigaan adanya dugaan nuansa kongkalikong , sehingga peserta utusan pemkab Dumai ini menjadi penyusup ke pemkab karo, apapun bentuknya sistem  cara  orde lama dan orde baru ini yang dimainkan oleh oknum tertentu harus dilawan dan ditolak. Ini sudah zaman reformasi, semua harus transparan dan keterbukaan kepada publik. Kata Ketua  DPC Lembaga Aliansi Indonesia – Badan penelitian aset negara (LAI – BPAN) Indonesia Kab karo Sarjana Ginting”, kepada media sabtu (31/10/2020) pukul 11.00 wib di kabanjahe.

“Menurut Sarjana Ginting selaku penggiat sosial kontrol pemerintahan sejak awal mengikuti peristiwa ini  tidak bisa ditolerir, jangan rugikan kesempatan hak hak putera /puteri masyarakat karo, sebagai amanah otonomi daerah, apalagi dimasa pandemi Covid-19 ini seharusnya Kemenhub RI juga turut  membantu masyrakat karo, bukan menambah persoalan demi permainan dan kecurangan. Tegasnya

Untuk itu, Sarjana menyebutkan  apa yang Tertuang dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara pihak politeknik STTD kemenhub RI dengan pemkab karo pada tanggal 4 pebruari 2020, dalam pasal 4 ayat kedua huruf a, menyatakan pihak kedua ( pemkab karo) berkewajiban mengeluarkan surat pengantar taruna yang akan melaksanakan pendidikan dan huruf b, pemkab karo melaksanakan rekrutmen /penerimaan taruna baru sesuai dengan total jumlah  kebutuhan,jelas dilanggar oleh pihak kesatau (politeknik STTD kemenhub RI). Terangnya

” Sarjana menilai, tidak relepansi pemkab karo harus mengeluarkan rekomendasi tersebut, jika pemkab karo tetap mengeluarkan, saya terdepan akan menggugat pemkab karo ke ranah hukum, karena tidak pernah memperjuangkan hak hak putera /puteri masyrakat karo dalam mengakomodir sumber daya manusia melalui  dunia pendidikan”. Tandasnya

Disamping itu  pihak kesatu (politekhnik STTD kemenhub RI) terlihat menonjolkan  kekuasaan ketimbang kordinasi , apalagi budaya karo memiliki kearifan lokal lima Merga, rakut Sitelu, tutur siwaluh,  perkaden kaden sepuluh dua tambah sada,  dimana setiap daerah memiliki ciri khas, begitu juga pemkab karo, yang memiliki  perjanjian kerja sama,sudah sewajarnya saling menghargai dan menghormati. Ungkapnya

” Lebih lanjut, sarjana akan melaporkan hal ini kepada  KPK (komisi pemberantasan korupsi) karena penyelenggara negara masih menggunakan  intrik KKN (kolusi korupsi dan nepotisme). Pun begitu Komisi V DPR RI sebagai perpanjangan tangan masyarakat, selaku membawahi  rapat kerja kemenhub RI,  sudah selayaknya ini menjadi PR (pekerjan rumah) komisi V DPR RI untuk membuka kongkalikong peristiwa ini. Imbuhnya

Terpisah, anggota DPRD Karo Onasis Sitepu angkat bicara pihaknya setelah mendapat informasi, dengan adanya dugaan kecolongan pihak pemkab karo dalam merekrutmen pola pembibitan daerah untuk STTD program  D . IV transportasi jalan  kemenhub RI, mengatakan dalam waktu dekat ini kita akan jadwla kan  rapat kerja”. Ucapnya (Team Linus)

%d blogger menyukai ini: