Menu Tutup

Ketua KPUD OI Akan Menanggapi Srius Laporan Aliansi Indonesia

Posted in Ogan Ilir

Indralaya, – Ogan Ilir – lintasnusantara.net – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Ilir akan menanggapi serius terkait laporan aksi demo yang dilakukan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) di depan kantor KPUD, Senin (7/9).

“Ya, kita akan menanggapi serius atas laporan yang diberikan oleh Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara provinsi Sumatra Selatan yang diberikan ke KPUD terkait laporan pelanggaran yang dilakukan incamben,”katanya.

Ia menambahakan, KPUD juga akan mengkaji terlebih dahulu dalam waktu beberapa hari terkait laporan tersebut.

“Kita akan mengkaji terlebih dahulu beberapa hari ini, apakah benar adanya pelanggaran aturan PKPU atau tidak, setelah itu barulah kita dapat menyimpulkannya,”terangnya.

Diketahui ratusan masa yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melakukan aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ogan Ilir, menutut adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati OI HM Ilyas Panji Alam.

Koordinator Aksi Yongki Ariansyah mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat yang dihimpun oleh tim investigasi Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Sumsel menemukan adanya indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Bupati OI HM Ilyas Panji Alam.

“Ya, dari informasi yang ada kita menemukan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan incamben, oleh karena itu kita menuntut KPUD untuk mengusut tuntas terkait indikasi tersebut,”ucapnya.

Ia menambahkan, ada beberapa item indikasi tuntutan dalam aksi demo tersebut yang disampaikan secara tertulis ke KPUD.

“Ada beberapa item tuntutan kami yang kami berikan secara tertulis ke KPUD OI bahwa Bupati OI selaku petahana memanfaatkan bantuan beras dipemerintah pusat dalam situasi pandemi Covid19 dengan memasang foto dirinya dikarung beras sebagai ajang pencitraan yang terindikasi kampanye terselubung,”terangnya.

Selain itu juga, Bupati selaku petahana melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

“Sebagai petahana yang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasanagan calon baik didaerah sendiri mau pun di daerah lain, waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon,”tungkasnya.

Penulis : Fideil C
Publisher: Jumaria H

Related Posts

%d blogger menyukai ini: