Menu Tutup

Kwalitas Pelaksanaan Terjaga Dan Terukur, Pinta PanJa

Posted in Madura, Sampang

Sampang – lintasnusantara.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda, yang dilaksanakan secara virtual bersama Pemerintah Kabupaten Sampang, bertempat di gedung graha paripurna Senin (10/8/2020).

Tiga agenda rapat paripurna tersebut diantaranya, persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Sampang terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019 serta nota penjelasan dua raperda inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kab Sampang (M. Fadol) bersama wakil ketua serta anggota DPRD, di tempat berbeda dalam rapat juga dihadiri oleh Bupati Sampang (H. Slamet Junaidi) Sekertaris Daerah dan Forkompimda melalui video conference.

Mewakili tim Panitia Kerja (PANJA) Agus Husnul Yaqin menyampaikan, Pemerintah Daerah beserta DPRD harus melakukan review ulang terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah harus disesuaikan dengan peraturan terbaru.“Kami juga berharap agar pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya sebisanya melakukan program kegiatan lebih awal dari pada sebelumnya, agar kwalitas serta pelaksanaan lebih terjaga dan terukur,”ungkapnya

Dirinya juga berharap agar hasil audit BPK segera ditindaklanjuti kepada masing-masing komisi beserta mitra kerjanya, sehingga nantinya bisa dilakukan pembahasan bersama untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Sementara itu Bupati Sampang H.Slamet Junaidi menyampaikan, apresiasi terhadap para anggota DPRD yang telah berupaya dengan jerih payah menyumbangkan pemikiran secara berkesinambungan yang kritis dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan penggunaan APBD tahun 2019 serta LHP BPK RI.

“Secara umum terhadap saran masukan dan pendapat atau koreksi yang disampaikan pada penelitian kerja DPRD Kabupaten Sampang akan saya perhatikan sebagai masukan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kinerja guna memutuskan peningkatan obsesi kesejahteraan masyarakat,”

Ditambahkan oleh Bupati Sampang, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan penggunaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah disetujui DPRD akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah,” Tutupnya dalam acara rapat paripurna yang di gelar.

Penulis : Team Linus/HID
Publisher: Sayadi H

Related Posts

%d blogger menyukai ini: