Menu Tutup

Pasca Pemulangan Tunjangan Khusus Senilai Rp1,1 Milyar, ASN Kurang Bergairah Kerja

Posted in Karo

Karo-Lintasnusantara. Net

Pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo gelar penerimaan dan penyerahan uang pemulihan keuangan daerah Kabupaten Karo, senilai Rp 1.107.032.574 dari seharusnya Rp 2,2 Miliar, yang sisanya akan dipulangkan secara bertahap, terlihat gairah kerja sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Karo jauh menurun.

Pemulangan uang itu bersumber dari pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Tahun Anggaran 2019.

Amatan media Kamis (27/08/2020), terlihat gairah kerja OPD lesu, pasalnya, menurut salah satu sumber, pemulangan uang yang sudah habis dibelanjakan itu, letak kesalahannya bukan di posisi penerima. Itu sesuai aturan, dan ada payung hukumnya, katanya.

“Peraturan Bupati (Perbub) Karo nomor 49 tahun 2018 tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Besaran TKD atau TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing sesuai peraturan perundang undangan,” ungkapnya.

Parahnya lagi, sebutnya, uang itu telah habis dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga di tengah masa krisis Pandemi Covid-19. Awalnya, kami sempat terkejut, kenapa mesti dipulangkan. Dan perlu dipahami bahwa itu telah melalui pemeriksaan ketat instansi berwenang di level provinsi, kecamnya.

“Faktanya, sepanjang sejarah, pengawasan pengelolan keuangan Kabupaten Karo, BPKP menilai tahun 2019 cukup baik dan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara,” tegasnya.

Prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, pertama kalinya, bukan seperti membalik telapak tangan. Butuh proses panjang dan kerja keras lintas instansi termasuk Inspektorat Kabupaten Karo. “Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” lontarnya.

Dan besaran uang (pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus) berfariasi, melihat type dinas dan jam kerja, tuturnya sembari kembali mengingatkan tidak diekspose identitasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Kamperas Terkelin Purba, mengatakan dalam pengembalian pemulihan keuangan daerah terhadap pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Tahun Anggaran 2019, senilai 2,2 Miliar, sebanyak 18 penerima tunjangan khusus yang baru mengembalikan dengan nilai 1,1 Miliar. “Sedangkan 27 penerima lainnya bertahap akan mengembalikan uang tunjangan khusus ini sesuai Perbup 48 Tahun 2018 yang menyalahi,” ungkap Sekda.

“Total penerima dana tunjangan khusus ini sebanyak 45 orang, yang terdiri dari, Bupati, Wakil, Sekda, Asisten Pemerintahan, dan 21 Pegawai BPKPAD, dan uang 1,1 miliar ini berasal dari 18 penerima, sedangkan sisanya akan di kembalikan secara bertahap ke Kejaksaan Negeri Karo,” ujarnya.

Terpisah, aktivis Pengembangan dan Pemberdayaan Potensi Daerah (PPPD) Kabupaten Karo, Hendra Ginting menjawab media Kamis malam, menilai, terlepas dari apapun alasannya di saat ekonomi terpuruk, kenaikan tunjangan melalui perbub sangat tidak elok, mengingat kinerja OPD Pemkab Karo masih sering mendapat sorotan berbagai elemen masyarakat mengingat tidak adanya prestasi kerja, minim terobosan dan Silpa yang tinggi, jelasnya.

Sementara Kabag Hukum dan Ortala Pemkab Karo ketika mau dikonfirmasi media tidak berada di kantornya. Sehingga belum diketahui alasan keluarnya Perbub nomor 49 tahun 2018 tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keungan dan barang milik daerah di lingkungan Pemkab Karo.(eg/ Team Linus)

Related Posts

%d blogger menyukai ini: