Pecatan Kaur Keuangan Berinisial (E), Terduga kuat Maling Uang Rakyat, Peruntukan 8 Paket Kegiatan Dana Desa Pasir Kecapi Kecamatan Maja-Lebak

(Penulis. Team linnus)

Lintasnusantara.net- Lebak-|Paras cantik ibu muda bernama Erni, semoga moralnya juga secantik parasnya, saat memangku kewenangan sebagai Kaur keuangan desa pasir kecapi kecamatan Maja kabupaten Lebak, provinsinsi Banten, terpaksa di Nonaktivkan oleh Jamhadi, kades (kepala desa) Pasir Kecapi, pasalnya, kegiatan 8 Paket pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang dibiayai dengan anggaran Dana desa, tertunda penyelesaiannya. Sehingga harapan masyarakat, diganti dengan keluhan kekecewaan sikap Erni, 19/02/21.

Akibatnya Paket pembagunan MCK tidak terselesaikan, karena tidak didukung dengan anggaran yang sudah di bakukan dan siap dicairkan di Bank BJB, sang Kaur keuangan saat itu kabarnya menolak tanpa alasan untuk di cairkannya. Anggaran yang sedang di tunggu Masyarakat Pasir kecapi guna penyelesaian pembangunan MCK.

Kronologinya, 8 paket kegiatan keseluruhanya yaitu menyerap anggaran Rp.450 000 000,- (Empat Ratus Limapuluh Juta Rupiah) dan baru terserap 40% atau sekitar Rp. 180.000.000,- disaat 5 paket kegiatan pembangunan terselesaikan, dan akan memasuki penyelesaian 3 paket tersisa. Pelaksana kegiatan mengajukan permohonan pencairan Dana desa kepada Kepala desa dan Kaur keuangan, di BJB (Bank Jabar Banten).

tanpa menyampaikan alasan apapun, pengajuan permohonan pencairan Anggaran ke BJB di tolak oleh oknum Kaur keuangan berinisial E yang pada saat itu. Beberapa perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) desa pasir Kecapi merasa heran, termasuk Jamhadi, kepala desa Pasir kecapi, keluh staf desa, kepada awak media, karena Oknum berinisial E, tidak pernah dan tidak mau menyampaikan alasan penolakan pencairan, sebagai Kaur keuangan saat itu, yang mempunyai kewenangan pencairan, setelah Kepala Desa.

“Lebih di herankan lagi oleh Kades dan beberapa Staf desa, permohonan pencairan kepada Oknum Kaur keuangan, bukan cuma sekali, tapi berkali kali, tetap menolak tanpa alasan, ungkap Anggota BPD desa Pasir Kecapi dan staf desa, di kantor desa pasir kecapi 17/02/2021.

Akhirnya Saran dari petugas Bank BJB, agar bisa cepat dicairkan pemegang SK (Surat Keputusan) kaur keuangan desa pasir kecapi, di ganti, dan di SK kan oleh kepala desa secara sah, baru pihak Bank siap untuk melakukan proses pencairan. Kades pasir Kecapi, mengikuti saran pihak Bank BJB.

Permohonan pencairan dilaksanakan oleh Kaur keuangan yang baru bersama Kepala desanya, namun di luar dugaan, sisa anggaran yang harusnya siap dicairkan senilai sekitar Rp.270 000 000,- sudah kosong, alias sudah ada yang mencairkanya. Ungkap staf desa pasir kecapi dan anggota BPD di kantor desa pasir kecapi, usai acara pembagian dana bantuan BST (Bantuan Sosial Tunai), pada awak media Linnus.com. di kantor desa. 17/02/2021.

Saat itu juga kasusnya di laporkan pihak berwajib, hingga pihak Inspektorat kabupaten Lebak, melakukan Audit Rekapitulasi anggaran Dana Desa tahun 2020, dan melakukan panggilan semua pihak yang terkait untuk di mintai keterangan oleh pihak berwajib maupun Inspektorat.
hingga kini kasusnya sudah sampai ke kejaksaan negeri kabupaten lebak. tutur Rohman (bukan nama asli) kepada awak media.

Dugaan mulai timbul berawal dari internal jajaran staff dan perangkat desa, unsur masyarakat dan tokoh agama, termasuk awak media, Standar Operasional Prosesur (SOP) pencairan dana harus di tandatangani oleh kaur keuangan dan kepala desa, apakah mungkin dana desa, bisa dicairkan pihak bank BJB tanpa ada tandatangan Kades ? Tutur awak media, adakah pemalsuan tandatangan kades, atau mungkin ada keterlibatan kades atau keteledoran oknum BJB ? Awak media sangat yakin kepiawaian pihak berwajib, kepolisian Republik Indoniesia, “bisa di pastikan terbongkar semua, siapa saja yang terlibat” tegas Mular Humas GWI (Gabungan Wartawan Indonesia) saat menyambangi kantor desa pasir kecapi bersama awak media, 17/02/2021

Awak media yang mengunjungi kediaman Erni, kaur keuangan yang di lengserkan oleh Kades, desa Pasir Kecapi di terima langsung oleh Erni, di samping warungnya depan rumahnya yang di dampingi ibunya, sikapnya sama, menolak memberikan keterangan alasan penolakan pencairan kepada awak media, semua pertanyaan awak media di suruh di pertanyakan langsung ke pihak berwajib yang menangani kasusnya, bahkan awak media mempertanyakan alamat domisili tinggal, Erni menolak memberikanya, sambil meminta ID Liputam Jurnalis dan memfotonya.

karena awak media tidak mendapat jawaban atau keterangan dari wawancaranya, awak media berpamitan meninggalkan kediaman Erni, yang tinggal tidak jauh dari kantor desa.

Editor. Jaks