Pemda OI Nunggak Tagihan Listrik Hingga 2,5 Miliyar, PLN Ancam Pemutusan Total

PT. PLN Indralaya melakukan pemutusan aliran listrik di sepanjang jalan Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Kabupaten Ogan Ilir-Sumsel. Pemadaman lampu penerangan jalan umum tersebut dilakukan lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) yang telah menunggak pembayaran tagihan listrik selama empat bulan terakhir kurleb sebesar 2,5 Milyar.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rinaldo Sitorus selaku Manager Unit Pelayanan PLN Indralaya kepada Wartawan usai menghadiri pelantikan Pj Sekda OI di KPT Tanjung Senai Indralaya pada Jumat, (19/2/2021) lalu.

Rinaldo menyebut bahwa sebenarnya sisa tunggakan untuk Pelanggan Umum di wilayah Indralaya saat ini hanya tinggal sekitar 80-an pelanggan saja dan itupun akan diselesaikan pada hari ini. Sejauh ini nilai total tunggakan hingga sekarang ialah sebesar 2.5 Milyar. Akan tetapi mayoritas tunggakan terbesar tersebut berasal dari rekening yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

“Tunggakannya yaitu dua bulan untuk rekening Perkantoran dan empat bulan rekening Penerangan Jalan Umum (PJU),”ujarnya.

Rinaldo kembali mengingatkan perihal aturan PLN bahwa rekening listrik itu harus dibayar tiap bulannya. Apabila telat satu bulan dan lewat batas tanggal 20 maka akan dilakukan pemutusan sementara (NCB). Bila sudah dua bulan maka akan dilakukan pemutusan Kwh meter.

Rinaldo menyebut, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat Ke Perkim OI, yang telah diperkuat oleh surat dari Kemendagri dan juga surat dari Gubernur Sumsel pada bulan November 2020. Di mana di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa rekening listrik harus dibayarkan dan tidak boleh nunggak.

Lanjut Rinaldo, mengenai balasan dari Perkim OI atas surat yang dilayangkan oleh pihaknya baru-baru ini. Pihak Perkim OI mengatakan, anggaran memang sudah ada tetapi belum bisa dikeluarkan (dicairkan) karena sistem.

“tentu saja pernyataan tersebut sangat Kami (PLN) sesalkan karena hal ini termasuk belanja rutin. Lagipula kontribusi PLN untuk pajak penerangan itu jauh lebih besar dari pembayaran listriknya yaitu, satu bulannya 1,2-1,5 M, tergantung nilai penjualan tenaga listrik jadi kalau dihitung persemesternya bisa mencapai hampir 9M atau 14M per-tahun, “bebernya kecewa.

Untuk tagihan bagi Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Pemkab Ogan Ilir Rp. 450-, juta yang belum dibayar sejak Januari.

“Sedangkan untuk Tarif listrik PJU Rp. 400-, juta hingga Rp. 600-, juta perbulan. “Tarifnya umum dikisaran Rp 200 juta per bulannya, “ungkap Rinaldo.

Rinaldo menambahkan, mengenai pemadaman yang dilakukan pihaknya (PLN) memang telah sesuai prosedur. Namun sempat dinyalakan kembali karena ada kabar baik bahwa pihak Perkim OI akan membayar pada awal bulan Februari. Tetapi hingga sekarang belum dibayarkan maka dengan terpaksa Kami padamkan lagi.

Masih kata Rinaldo, setelah ini pihaknya akan mengkoordinasikan masalah tunggakan Pemkab OI ke Pj Sekda OI yang baru dilantik oleh Wagub Sumsel.

” yang pasti masih Kami tunggu sampai minggu terakhir bulan Febuari ini, bila tidak dibayar juga, maka akan Kami lakukan pemutusan total,”tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekda OI Muhsin Abdullah.ST.MT., mengatakan bahwa dirinya belum tahu banyak mengenai permasalahan ini sebab ia baru saja dilantik.

“masalah ini nanti akan ditelusuri dulu, dicari akar permasalahannya. Kita akan koordinasikan lagi bersama pihak-pihak yang terkait dan kita carikan solusi terbaiknya,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Perkim Ogan Ilir, Yulius Henry melalui Kabid Lampu Jalan dan Taman, Muliawan, saat dikonfirmasi dikantornya Senin, (21/2/2021) Muliawan, membenarkan adanya tunggakan tersebut ke PLN, bulan 11/2020 sampai sekarang (Febuari 2021) kami belum ada pembayaran, dananya ada, kenapa terjadi hal tersebut belum bisa dicairkan karna sistem, sistem perubahan ini bukan terjadi OI saja tapi lah nasional disebut (SIPD).

“Yang jelas tahun ini tunggakan ke PLN tersebut pasti dibayarkan karna sudah dianggarkan, insyaallah dalam waktu dekat ini segara akan dibayarkan. “Selebihnya untuk masalah pembayarannya silakan tanyakan ke bendahara Perkim,” terangnya muliawan. (Fc)

%d blogger menyukai ini: