Pemkab Karo Kecolongan, Kebutuhan Polbit D4 Sipencatar STTD Yang lulus Bukan Dari Karo, tapi dari Kota Dumai

Tanah Karo-Lintasnusantara. Net

Kementerian perhubungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan tentang peserta yang dinyatakan lulus menjadi calon taruan/taruni jalur reguler pola pembibitan dan Non pola pembibitan Sipencatar Kemenhub TA 2020/2021, sarat melanggar aturan ketentuan Mou (Memory Of understanding) yang ada bersama daerah kab. Karo.

Pasalnya, pihak STTD (sekolah Tinggi transportasi Darat) mengangkangi Mou yang telah disepakati bersama pemkab karo terkait pola pembibitan daerah. Dimana Pola Pembibitan daerah yaitu khusus untuk Putra dan Putri berasal dari Daerah seusai Pola Pembibitan/yang sudah MOU dengan STTD, demikian butir isi surat tersebut, nomor : HK. 201 /I/20/ PTDI – STTD dana nomor :119/083/perhubungan /2020 tanggal 4 pebruari 2020.

Tindaklanjut, Mou dan perjanjian kesepakatan yang ada, pelaksanaannya pemkab karo telah mengusulkan sesuai analisis jabatan kebutuhan perhubungan dinas kab karo, formasi D4 transportasi darat 6 orang, pola D3 lalulintas angkutan jalan 11 orang dan D3 tekhnologi otomotif 6 orang.

Kenyataan, bertolak belakang seusai kebutuhan tahun 2020 formasi D4 transportasi darat yang direkrut lewat polbit( pola pembibitan) daerah pemkab karo yang dibutuhkan 2 orang telah diumumkan namun yang lulus peserta satu orang bukan dari polbit kab. Karo tapi dari Pemkab Dumai tidak pernah mendaftar lewat jalur polbit karo.

Hal ini diungkapkan oleh orang tua para peserta M. Sembiring dan R. sembiring,kepada media (29/10/2020) menyebut sangat kecewa denga permainan kemenhub, jelas yang lulus bukan putra karo, lihat daftar saja di kota Dumai nomor peserta 123001014489 atas nama GAMMA ANUGERAH SYAHPUTRA,sesuai tertulis dari hasil pengumuman yang dikeluarkan nomor : PG. 14/BPSDMP – 2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Ir. M. Popik Montanasyah, M.T, Sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, selaku ketua Tim pelaksana Sipencatar tahun 2020. Kesalnya

“Ini teka teki, bayangkan selama ini tinggal 3 orang yang bertarung dari utusan polbit karo hanya satu yang lulus, sedangkan satu lagi dari Pemkab kota Dumai,ini sudah menyalahi ketentuan, patut dipertanyakan. Pintanya

” kami atas nama orang tua, ini harus meminta kejelasan transparan letak masalahnya kepada pihak panitia, ini jangan nanti masyarakt kedepan terus tertokohi akibat ulah oknum yang bermain, kalau bisa ini komisi V DPR RI yang membawahi kementerian, tolong panggil panitianya, kami mendukung terbentuk pansus di DPR RI agar terbuka permainan kotor di tingkat pusat. Kecamnya

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana melalui kadis perhubungan Gelora Fajar dan Kepala BKD Tomi Sidabutar, sangat terkejut dengan sikap kemenhub tersebut yang tidak relevansi mengikuti Mou dan perjanjian yang ada, janganlah pemkab lain masuk ke pola pembibitan kita, seharusnya pihak STTD saling menghargai Mou yang ada. Ujarnya

“Ini akan kita telusuri, apa sebab pemkab lain mengklaim quota polbit karo, sehingga mengurangi putra /puteri daerah karo,dalam mendukung pembangunan transportasi darat di kab. Karo, jelas tidak fair. Pungkasnya (eg/Linus)

%d blogger menyukai ini: