Menu Tutup

Salouw Azaria Meminta DPRD Maluku Barat Daya Jangan Diam Dengan Kebijakan Pemda

Posted in Maluku

Maluku Barat Daya -lintasnusantara.net – Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial.

Wabah Corona Virus (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana non alam, dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan tentang bencana non alam, yakni bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Covid-19 merupakan wabah penyakit yang telah menyebabkan kerugian nyata dan ketidak nyamanan masyarakat di kalangan dunia, kerugian dan ketidak nyamanan ini pun di alami di Indonesia sampai pada pelosok tanah air.

Baik kerugian dan ketidak nyamanan yang terjadi karena Corona Virus di berikan kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada sebagian masyarakat setempat.

Mungkin menurut sebagian orang bahwa semua kebijakan yang di ambil pemerintah di tengah wabah covid-19 itu semuanya baik adanya, namun perlu di ketahui juga bahwa ada sebagian masyarakat kecil yang menjadi korban atau dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, dan masalah inilah yang sedang terjadi di Maluku Barat Daya (MBD), di mana ada sebagian masyarakat yang menjadi korban dari berbagai kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah setempat.

Salah satunya terkait Intruksi Bupati Maluku Barat Daya, tentang perpanjangan pengendalian tranpostasi pada mas persiapan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dari Intruksi tersebut ada berbagai keluh kesah yang di alami oleh sebagian masyarakat yang menjadi korban atau dampak dari pada kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian saya sebagai warga masyarakat Maluku Barat Daya mau katakan bahwa sepertinya kita di Maluku Barat Daya (MBD) tidak memiliki wakil rakyat atau anggota DPRD.

Padahal perlu kita ketahui bahwa kita bersama masyarakat Maluku Barat Daya mempunyai kurang lebih 20 orang Wakil Rakyat atau DPRD yang terdiri dari 3 dapil yakni Dapil satu 7 orang, Dapil dua, 7 orang dan Dapil tiga, 6 orang.

Saya minta kepada Bapak dan Ibu DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya supaya, harus berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi rakyat (MBD) saat ini.

Kalau tidak bisa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat MBD seutuhnya, bisa saja melalui Dapil masing-masing. Asal jangan duduk diam, sudah diam tutup telinga lagi, di manakah hati kalian, di manakah janji-janji kalian di musim pemilu jangan cuma janji manis tapi di buktikan, karena saat ini masyarakat lagi membutuhkan sentuhan tangan dari Bapak dan Ibu DPRD.

Jalankan Fungsi DPRD itu dengan baik dan patahkan kebijakan pemerintah yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi korban.

Ingat, Bapak dan Ibu itu Wakil Rakyat, harusnya menyuarakan Suara Rakyat. karena saat ini rakyat membutuhkan kepedulian kalian.” Tutupnya Salouw Azaria.

Penulis :Team Linus
Publisher: Sayadi H

Related Posts

%d blogger menyukai ini: