Terkait Bantuan PKH Bermasalah, Komisi IV DPRD Ogan Ilir Akan Usut Tuntaskan Hingga Ke Akar-Akarnya

Indralaya – Ogan Ilir-Sumsel – lintasnusantara.net Ketua Komisi IV serta Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir-Sumsel siap akan terus membantu mengusut tuntas masalah dana Program Keluarga Harapan (PKH) karena diduga ada 21.964 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang lebih 60 persen bermasalah.

“Siapa saja yang menyimpang  yang menggelapkan serta siapa yang bermain main di situ kami berkomitmen dan kami tidak pernah main main akan kami usut tuntas,” ujar  Ketua Komisi IV  Rizal Mustopa.

Hal Ini sudah menjadi tugas kami untuk menindaklanjuti permasalahan tsb ,” kata Rizal Mustofa pada Rabu, (15/07).

Dikatan Rizal selaku ketua komisi IV, pengaduan itu bermacam macam mereka mengatakan oleh warga penerima mamfaat” tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali masalah uang yang diterimanya, bagaimana rinciannya dan juga ada kasus lagi KPM masyarakat ini tidak menerima/memegang KKS kartu yang berfungsi juga sebagai ATM dan ada juga yang tidak memegang buku sama sekali serta nominal yang diterima tidak sesuai dengan rekening koran buku tabungan mereka” dikatakanya.

“Di samping itu juga, pihaknya  sudah investigasi dan dengar pendapat baik Dinsos, Korkab PKH,Korcam PKH, serta SDM PKH yang mendampingi Program PKH di desa. Kami menemukan di situ baik masalah education yang seharusnya menjadi tugas SDM PKH itu tidak berjalan sepenuhnya.

Yaitu, terjadi simpang siur dari cara pencairan, mekanisme pencairan dan uang di dalam rekening tidak sesuai dengan yang diterima melalui ATM. Yang berkaitan dengan hal tsb kami memandang perlu untuk meminta penjelasan dari bank pembayar, yakni BRI. “Keterangan BRI mekanisme perbankkan yang menjadi tupoksi BRI, sudah mereka lakukan dan disarankan oleh BRI untuk merubah PIN-nya.

“Tentang hal ini kami anggap sesuatu yang perlu didalami oleh Komisi IV. Oleh karena itu kami  berkomitmen bahwa ini hak rakyat kecil harus ditemukan akar masalahnya, apakah masalah di education atau ada penyimpangan yang dilakukan ketua kelompok atau SDM PKH yang ada. Kita lihat nanti bagaimana peran Dinsos dan peran Korkab PKH di mana salahnya dan kalau ini sudah menyangkut ranah pidana tentu akan kami teruskan pada pihak yang berwajib,” terang Ketua Komisi IV.

Harus kita bedakan yang pertama regulasi SOP bank sudah mereka jelaskan bahwa seperti itu, kedua person /oknum. Komisi IV meminta secara tertulis beberapa item yang kami butuhkan seperti keterangan kode kode yang ada di buku rekening dan minta data yang katanya salah maaping seperti apa mekanisme pencairannya dan beberapa hal lainnya yang penting kami minta secara tertulis.

Lanjutnya, kalau berdasarkan pengaduan masyarakat.  Komisi IV memastikan PKH di Ogan Ilir  sangat bermasalah. SDM PKH itu rata rata syarat kualitas sarjana dan salah satu poin dalam SK tugas itu tertera wajib mengedukasi tentang program ini, nah sekarang ada gejolak masyarakat tidak tau tidak mengerti jadi di situ sudah gagal. Masalah penyimpangan/penggelapan kita akan dalami siapa yang menyimpang siapa yang menggelapkan serta siapa yang bermain main di situ, kami berkomitmen usut tuntas,” jelasnya Rizal Mustofa.

“pihak Dinsos, Korkab PKH,Korcam PKH, dan beberapa pendamping dan BRI sudah dipanggil. Secara ril laporan yang kami terima ada 3 desa secara formil dan melapor secara lisan sangat banyak sekali, siap kita akan dalami,”tutupnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Kayuagung Tommy Salasah saat dimintai keterangan ) menjelaskan, sebetulnya ini miskomunikasi saja sudah kita jelaskan semua.

“Kami saat berterimakasih kepada pak komisi IV DPRD OI bisa hadir disini, guna dengar pendapat dengan Komisi IV. Adanya Banyak hal hal yang sebetulnya terjadi di lapangan yang kita koreksi bersama sama, baik kita dari pihak BRI maupun mitra-mitra kita yang lainnya.

Kami akan menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan dengan bukti foto penyerahan langsung ke penerimanya, bukan kepada orang lain atau siapapun juga,” jelasnya.

Dikatakanya, Seandainya terjadi lagi penyalahgunaan ATM itu kita sudah gak tau lagi, jadi di lapangan seperti apa itu bukan wilayah kita lagi. Saat kita menyerahkan ATM ke yang bersangkutan kami akan minta untuk segera dirubah PIN nya dan itu sudah kita sampaikan bahwa kita punya dokumentasi untuk itu, jadi kita bukan menyerahkan kepada orang lain tapi kita menyerahkan kepada penerima KPM langsung,” pungkasnya.

Penulis : Fideil Castro
Publisher: Sayadi H