Wakil Bupati Lambar Pimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Lampung Barat, lintasnusantara.net – Wakil Bupat Lambat, Drs Mad Hasnurin pada kesempatan tersebut, selaku ketua tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) semester 1 tahun 2021 mengatakan, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam kegiatan ini hadiri oleh Asissten I Drs. Adi Utama, Staf Ahli Bupati Ronggur L. Tobing, Kepala Bappeda Ir. Agus Tanto Basmar, Kepala Disdukcapil Drs. Damanasir, Kepala Dinas PMP Ir. Noviardi Kuswan, Kepala Dinas Sosial Jaimin SH.,

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Arsyah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Lambar Yusman, Ketua TKPK Kecamatan dan Ketua TKPK Pekon (desa) Se-Kabupaten Lambar.” Ungkapnya.

Menurut keterangan Wakil Bupati Lambar, Acara Rapat tersebut yang berlangsung di ruang rapat Pesagi Kantor Bupati. Senin, (22/02/2021

Lebih lanjut Mad Hasnurin menyampaikan Dengan dunia usaha bisa meningkatkan
Kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Melalui APBD yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan antara lain berupa penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM), jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia, ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu, pelatihan dan stimulan untuk kube, dan masih banyak lainnya.

Terhadap sasaran yang berarti Penerima Manfaat (PM) dari program dan kegiatan tersebut memang masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. untuk itu dibutuhkan dukungan ketersediaan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan ketersediaan data tersebut, maka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pembiayaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada pelaksanaan rakor TKPK sebelumnya tepat pada tanggal 16 desember 2020 yang lalu, bahwa pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk mengoptimalkan data DTKS.

Oleh karena itu, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat, pada selaku ketua TKPK Kabupaten Lambar meminta bantuan TKPK kecamatan dan TKPK pekon/kelurahan untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pemadanan NIk di DTKS dengan NIK KTP data kependudukan di wilayahnya masing-masing.

Pelaksanaan pemadanan NIK DTKS dengan NIK KTP data kependudukan merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan verifikasi dan validasi DTKS tahun 2021, sehingga DTKS yang akan dilakukan verifikasi dan validasi adalah DTKS yang sudah sinkron dengan data kependudukan Kabupaten Lambar.” Ujar nya. (Kholis)

%d blogger menyukai ini: