ACEH SINGKIL, LINTAS NUSANTARA -- Tim Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mengungkap sedikitnya 16 persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Laporan dari hasil kerja Pansus I tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPRK Aceh Singkil, Ramli Boga, dalam Paripurna Laporan LKPJ Daerah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRK, Senin (10/08/2026) hari ini.
Berbagai persoalan yang tercantum dalam laporan Pansus menyentuh sejumlah sektor penting, mulai dari pendidikan, pengelolaan aset daerah, pelayanan PDAM, Pendapatan Asli Daerah (PAD), perusahaan perkebunan, bantuan sosial, Baitul Mal, perhubungan, peternakan hingga keterbukaan data dan dokumen pemerintah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan PDAM Tirta Singkil. Pansus mencatat masih terdapat jaringan air yang telah terpasang namun belum berfungsi secara optimal.
Persoalan distribusi air yang macet serta kualitas air juga dinilai membutuhkan evaluasi dan penanganan serius agar pelayanan dasar tersebut benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Tak hanya itu, pengelolaan aset daerah turut menjadi sorotan. Pansus juga menilai masih terdapat aset yang belum tertata dan juga terdokumentasi secara optimal, termasuk pada kendaraan maupun alat berat yang kondisinya sudah tidak layak digunakan.
Pansus I juga meminta pemerintah segera melakukan penertiban dan penyelesaian terhadap aset tersebut sesuai ketentuan, termasuk melakukan pelelangan apabila telah memenuhi persyaratan.
Disisi lain, rendahnya PAD juga menjadi catatan. Pemerintah daerah juga didorong menggali berbagai potensi pendapatan yang belum maksimal, termasuk pada sektor di pariwisata, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Kemudian disektor perkebunan, Pansus I juga meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Aceh Singkil agar memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan aturan, termasuk berkaitan dengan soal lingkungan, tenaga kerja dan ketentuan pembelian TBS kelapa sawit.
Bidang pendidikan juga mendapat perhatian.
Pansus juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana serta memperkuat pengawasan terhadap tenaga pendidik.
Bantuan sosial juga diminta agar disalurkan secara tepat sasaran dan dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi persoalan dalam pengelolaan maupun penyalurannya.
Pansus turut menyoroti pengelolaan ZIS melalui Baitul Mal, sektor perhubungan, pertanian, peternakan dan pembinaan dayah.
Dalam laporannya, Pansus I juga meminta pemerintah daerah memberikan akses data dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi pengawasan DPRK.
Berbagai catatan tersebut kini agar menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
Laporan Pansus I disampaikan Ramli Boga diharapkan tidak berhenti sebatas dokumen, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari pemerintah daerah, hal ini demi memperbaiki pelayanan dan tata kelola soal pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.
