Palu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Marlela, M.Si, menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).
Dalam penyampaian tersebut, Marlela menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat mendukung RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, dukungan itu disertai penekanan agar kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Marlela mengatakan, APBD tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam APBD 2027 harus memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur.
Ia menyampaikan, Fraksi Demokrat mendorong prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh tahapan pembahasan APBD 2027.
Selain persoalan belanja, Marlela juga menyampaikan perhatian Fraksi Demokrat terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong menggali potensi ekonomi yang selama ini belum dikembangkan secara optimal, namun tetap dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
Marlela Soroti Pendidikan dan Kesehatan
Dalam pandangan fraksi yang dibacakannya, Marlela memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Pada sektor pendidikan, Fraksi Demokrat meminta agar kebijakan anggaran dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, kepulauan, pedalaman, serta daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan.
Sementara pada sektor kesehatan, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan mutu rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dinilai perlu menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Marlela juga menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.
Dorong Penguatan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Marlela turut menyampaikan dorongan Fraksi Demokrat agar APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat ekonomi produktif masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Menurut pandangan fraksi, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan investasi. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesempatan kerja juga harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.
Terkait kemiskinan dan ketimpangan, Marlela menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran.
Integrasi program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja hingga penciptaan lapangan kerja dinilai penting untuk mendukung upaya tersebut.
Infrastruktur Harus Berkeadilan
Marlela juga menyampaikan perhatian Fraksi Demokrat terhadap pembangunan infrastruktur.
Fraksi Demokrat mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkeadilan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Selain itu, Marlela menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran maupun penggunaan anggaran daerah.
Setiap program yang dianggarkan juga diminta memiliki indikator kinerja yang jelas agar keberhasilan APBD dapat diukur berdasarkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
Demokrat Dukung Pembahasan APBD 2027
Di akhir penyampaiannya, Marlela menyatakan Fraksi Partai Demokrat mendukung Raperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas dan disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Fraksi Demokrat, kata Marlela, siap mengawal proses pembahasan APBD secara konstruktif, kritis, objektif dan bertanggung jawab.
Pandangan tersebut disampaikan Marlela dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2027 di DPRD Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi sebelumnya memproyeksikan pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 sebesar Rp4,967 triliun dan belanja daerah sebesar Rp4,947 triliun
