Dok : Ilustrasi
ACEH SINGKIL, LINTAS NUSANTARA -- Ditengah desakan Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) Meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil agar membuka kembali kasus dugaan mark-up kerja sama Pemkab Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Hal tersebut akibat munculnya pertanyaan mendasar, kemana hasil kajian senilai Rp 3,25 miliar tersebut?
Proyek itu bersumber dari APBK Aceh Singkil Tahun 2018 bernama Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (SDA) Lingkungan, Mineral, Batu Bara, dan Air Spesial.
Anggaran fantastis itu digelontorkan dengan dalih untuk memetakan potensi kekayaan alam sebagai blueprint pembangunan Aceh Singkil.
Namun ironis, tujuh tahun telah berlalu, Aceh Singkil masih bercokol sebagai salah satu daerah Kabupaten termiskin di Aceh. Kajian yang diklaim menjadi dasar kebijakan itu tak pernah dirasakan manfaatnya.
"Kalau kajiannya benar-benar ada dan juga berkualitas, seharusnya hari ini Aceh Singkil sudah punya peta jalan yang jelas soal isu tambang dan batu bara. Faktanya PAD dari sektor SDA masih minim dan Aceh Singkil masih tetap termiskin," kata Ketua AMPAS, Syahrul, Sabtu (10/10/2026).
Syahrul menyebut, hingga kini Bappeda Aceh Singkil tidak pernah membuka soal dokumen hasil kajian UGM tersebut ke publik.
Padahal, hasil kajian tersebut dibiayai uang rakyat, seharusnya wajib dibuka sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Publik berhak tahu. Kami minta Bappeda buka dokumennya. Apa rekomendasinya? Apakah pernah dipakai untuk RPJMD? Atau hanya jadi formalitas untuk menghabiskan anggaran?" desaknya.
Sebelumnya kasus ini sempat dihentikan Kejari Aceh Singkil dengan alasan kerugian negara Rp 250 juta telah dikembalikan dan PPTK meninggal dunia.
Alasan itu dinilai AMPAS sangat janggal, Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan pengembalian kerugian uang negara tidak menghapus pidana.
Terlepas dari persoalan hukum, esensinya uang rakyat Rp 3,25 miliar digunakan telah lunas dibayarkan ke UGM, namun output-nya gelap dan tidak pernah dipublikasikan.
Publik kini juga menunggu, apakah kajian termahal dalam sejarah perencanaan Aceh Singkil tersebut benar-benar ada, atau hanya proyek bancakan yang dibungkus atas nama kampus ternama.
