Temuan tersebut sebelumnya mencuat ke publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI TA 2025, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian ketentuan dalam penyaluran dan realisasi belanja BBM untuk kapal patroli.
Sorotan utama tertuju pada paket penyediaan BBM untuk kapal patroli RHAB 020 yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV IKE berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhitung sejak 25 Agustus 2025.
Klarifikasi Resmi Kepala UPP
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor UPP Kelas III Bungku, Capt. Sorindra yang resmi dilantik sebagai Kepala KUPP Kelas III Bungku oleh Menteri Perhubungan pada 14 Oktober 2026, menegaskan pihaknya menghormati dan menghargai hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari mekanisme pengawasan keuangan negara.
Dalam keterangannya, Sabtu (8/11), UPP Bungku menjelaskan temuan tersebut bersifat administratif terkait kelengkapan pertanggungjawaban dan mekanisme penyaluran BBM, bukan penyimpangan yang disengaja.
“Kami telah menerima dan mempelajari LHP BPK tersebut. Pada prinsipnya kami patuh. Seluruh rekomendasi BPK langsung kami tindaklanjuti,” ujar pihak UPP Kelas III Bungku dalam keterangan klarifikasinya.
Pihak UPP menjelaskan selisih pencatatan terjadi karena dinamika operasional patroli di lapangan yang intensitasnya menyesuaikan kondisi cuaca dan kegiatan keselamatan pelayaran di perairan Bungku.
Terkait proses pengadaan, UPP Bungku menegaskan telah melalui prosedur sesuai Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, dan penggunaan BBM tercatat dalam log book kapal patroli. Sebelumnya BPK memang menyoroti soal kesesuaian antara log book pergerakan kapal, pencatatan jam layar, serta hasil bunker soundings terhadap tagihan rekanan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Diproses
Untuk rekomendasi BPK terkait pengembalian kelebihan pembayaran, UPP memastikan prosesnya sedang berjalan.
Saat ini, pihak rekanan dan bendahara pengeluaran telah berkoordinasi untuk melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan. Proses administrasi pengembalian telah diajukan dan menunggu validasi dari KPPN.
“Kami komitmen menyelesaikan dalam 60 hari kerja sesuai batas waktu tindak lanjut LHP BPK. Prinsipnya, jika ada kelebihan, wajib kami kembalikan. Tidak ada niat untuk menunda,” tegasnya.
Ke depan, sebagai langkah perbaikan, UPP Kelas III Bungku akan memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya pada pengawasan distribusi BBM kapal patroli RHAB 020 dengan sistem digitalisasi pencatatan BBM dan pemasangan flow meter.
Pihak UPP berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi di publik dan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelabuhan yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan pelayaran di wilayah kerja Pelabuhan Bungku, Kabupaten Morowali.
