Kebijakan tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2026.
Instruksi ini disampaikan Bupati saat pelantikan 377 PNS di lingkungan Pemkab Donggala, Rabu (4/11/2026) lalu. Dalam arahannya, Bupati Vera meminta seluruh ASN, mulai dari wakil bupati, sekretaris daerah, pimpinan OPD hingga pegawai lainnya, untuk tinggal di Kabupaten Donggala selama lima hari kerja.
Aturan Resmi Sedang Disiapkan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, H. Rustam Efendi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini telah menyiapkan regulasi resmi berupa Surat Edaran atau Instruksi Bupati.
Regulasi tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum penegakan aturan, dan akan diterbitkan secara resmi melalui Sekretaris Daerah. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Desember 2026 dan dituangkan dalam surat resmi yang akan diterbitkan melalui Sekretaris Daerah.
Alasan Kebijakan
Menurut Bupati Vera Elena Laruni yang menjabat sejak 20 Februari 2025, kebijakan ini diambil untuk beberapa alasan:
1. Optimalisasi Pelayanan: ASN yang berdomisili di Donggala diharapkan lebih siaga, disiplin, dan tidak terlambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Membangkitkan Ekonomi Lokal: Keberadaan ribuan ASN yang tinggal, belanja, dan kos/kontrak di Donggala akan menggerakkan perputaran uang dan menghidupkan ibu kota kabupaten di Banawa.
3. Kedisiplinan dan Kebersamaan: Bupati sebelumnya juga telah menegaskan pada pelantikan pejabat eselon II Januari 2026 agar seluruh kepala OPD tinggal atau berdomisili di Donggala kota.
Bupati Vera menegaskan, membangun Donggala tidak bisa dilakukan dari luar daerah. ASN harus menjadi bagian dari masyarakat Donggala itu sendiri.
"Kita ingin semua ASN merasakan denyut nadi Donggala. Kalau kita tinggal di sini, kita tahu apa masalah warga, ekonomi berputar, dan pelayanan jadi lebih cepat," ujar Bupati Vera dalam arahannya.
Pemkab akan melakukan pendataan tempat tinggal dan monitoring kehadiran. Bagi ASN yang masih berdomisili di luar Donggala, terutama di Kota Palu, diberi waktu hingga akhir November 2026 untuk pindah.
