PT Azka Mandiri Energi Layangkan 7 Fakta Hukum ke KUPP Kelas III Bungku, Tagih Pemulihan Izin Sandar dan Penerbitan SPB

 


MOROWALI, Jumat 20 November 2026 – PT Azka Mandiri Energi mengambil langkah hukum dan administratif tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Bungku pada Jumat (20/11/2026). Surat resmi tersebut diantarkan langsung oleh tim kuasa hukum (lawyer) PT Azka Mandiri Energi dan telah diterima secara resmi oleh petugas di kantor Syahbandar KUPP Kelas III Bungku.


Surat tersebut berisikan klarifikasi menyeluruh serta permohonan penetapan klasifikasi muatan bahan bakar padat alternatif (Tire-Derived Fuel/TDF) dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Terminal Khusus (Tersus) PT Azka Mandiri Energi.


Langkah resmi melalui kuasa hukum ini ditempuh sebagai pukulan balik berbasis dokumen hukum guna meluruskan kesimpangsiuran informasi serta menyikapi pencabutan mendadak izin sandar kapal yang dinilai tidak berdasar dan mencederai kepastian hukum berinvestasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.


Dalam surat resmi yang diserahkan langsung kepada petugas Syahbandar tersebut, manajemen dan kuasa hukum PT Azka Mandiri Energi membeberkan tujuh poin fakta hukum dan teknis yang telak agar otoritas Syahbandar dapat memahami duduk perkara secara objektif, profesional, dan tidak terjebak pada laporan sepihak maupun opini liar tanpa pembuktian.


Tujuh Poin Fakta Hukum dalam Surat Resmi ke KUPP Kelas III Bungku


Legalitas dan Ruang Lingkup Izin Pengoperasian Tersus PT Azka Mandiri Energi

Perusahaan menegaskan bahwa fasilitas Terminal Khusus (Tersus) milik PT Azka Mandiri Energi memiliki dasar perizinan operasional yang sah dan resmi dari pemerintah. Kegiatan pemuatan yang dilakukan berada sepenuhnya dalam koridor hukum kepelabuhanan untuk menunjang rantai pasok bisnis energi perusahaan.


2. Dasar Hukum Pemanfaatan Limbah Non-B3 sebagai Substitusi Sumber Energi

PT Azka meluruskan kekeliruan cara pandang yang menyamakan material ban bekas yang telah dikelola dengan pembuangan limbah ilegal. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (1), pemanfaatan limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi padat alternatif adalah legal dan dilindungi oleh regulasi lingkungan hidup nasional.


3. Hasil Pengujian Teknis Material Ban Bekas

Perusahaan melampirkan data serta hasil pengujian teknis laboratorium yang membuktikan bahwa material ban bekas yang dikelola telah memenuhi spesifikasi teknis, standar nilai kalori, dan parameter kelayakan sebagai bahan bakar padat alternatif (Tire-Derived Fuel/TDF) bagi industri.


4. Kejelasan Asal-Usul, Rantai Pasok, dan Tujuan Akhir Pemanfaatan Material

Seluruh rantai pasok (supply chain) material tercatat secara transparan dan dapat diaudit—mulai dari titik asal pengumpulan material, dokumen transaksi perdagangan, hingga pabrik tujuan akhir yang memanfaatkan material tersebut sebagai sumber energi substitusi, bukan dibuang ke lingkungan.


Pemberitahuan Perkembangan Kepemilikan Saham dan Pengembangan Usaha

PT Azka secara resmi memberitahukan perubahan struktur kepemilikan perusahaan berdasarkan akta perjanjian jual-beli saham tertanggal 18 November 2026, di mana PT Sarita Mitra Mulia (PT SMM) telah resmi membeli dan menguasai 40 persen saham PT Azka Mandiri Energi. Fakta korporasi ini menggugurkan total tudingan “setingan” maupun tuduhan komersialisasi jetty untuk pihak ketiga, karena dermaga digunakan untuk usaha bersama para pemegang saham sah.


6. Dasar Hukum Pelayanan Kepelabuhanan dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran serta regulasi tata kelola kepelabuhanan, setiap badan usaha yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan keselamatan pelayaran berhak mendapatkan pelayanan publik yang adil, non-diskriminatif, serta kepastian penerbitan SPB tanpa hambatan birokrasi yang mengada-ada.


7. Permohonan Penegasan Klasifikasi Muatan dan Pemulihan Hak Pelayanan

Melalui poin penutup ini, PT Azka Mandiri Energi memohon ketegasan sikap Kepala KUPP Kelas III Bungku untuk segera menetapkan secara administratif bahwa muatan tersebut adalah bahan bakar padat alternatif yang sah, memulihkan hak sandar kapal, serta segera menerbitkan SPB agar operasional usaha tidak lagi dirugikan.


Pernyataan Tegas Siska Aprillia kepada Awak Media


Direktur Utama PT Sarita Mitra Mulia selaku pemegang 40 persen saham PT Azka Mandiri Energi, Siska Aprillia, menegaskan bahwa penyerahan surat melalui tim kuasa hukum beserta seluruh lampiran bukti autentik tersebut menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam menempuh jalur konstitusional.


Kepada awak media, Siska menyampaikan pesan yang bijak sekaligus menohok terkait marwah pelaku usaha sipil yang menjalankan bisnis secara legal di daerah.


“Kami ini pengusaha sipil yang membangun negeri lewat kerja nyata dan kepatuhan hukum, bukan pelaku kejahatan yang layak diperlakukan bak teroris. Fitnah dan opini sesat boleh saja berhembus kencang hari ini, tetapi pada akhirnya akta hukum, izin resmi, dan integritas kamilah yang akan berbicara dan meruntuhkan segala rekayasa. Kami tidak melawan opini dengan emosi, melainkan dengan bukti hukum. Sebab usaha yang dibangun di atas kejujuran dan legalitas yang sah tidak akan pernah tumbang hanya karena tekanan tanpa dasar,” tegas Siska kepada awak media, Jumat (20/11/2026).


Pesan Langsung untuk Kepala Syahbandar: “Bola Ada di Tangan Bapak”


Secara khusus, Siska juga menyampaikan pesan terbuka dan mengetuk nurani kepemimpinan Kepala KUPP Kelas III Bungku pasca diterimanya tujuh poin klarifikasi hukum tersebut di kantor Syahbandar.


“Bapak Kepala Syahbandar yang terhormat, jabatan adalah amanah negara untuk melayani dan melindungi hak warga negara yang berusaha secara sah. Seluruh bukti hukum—mulai dari akta jual-beli saham 40 persen, hasil uji teknis, hingga payung PermenLHK—sudah kami letakkan di atas meja Bapak. Kami percaya Bapak adalah pemimpin yang objektif dan bijaksana, yang memutus perkara berdasarkan kebenaran dokumen negara, bukan karena bisikan opini liar di luar sana,” ujarnya.


Ia menegaskan bahwa dengan diterimanya seluruh dokumen hukum tersebut secara resmi, tidak ada lagi alasan bagi otoritas pelabuhan untuk menahan hak pelayanan perusahaan.


“Surat dan tujuh bukti hukum telak sudah resmi diterima di meja KUPP Kelas III Bungku. Sekarang bola ada di tangan Kepala Syahbandar. Kami tidak meminta keistimewaan apa pun, kami hanya menagih hak konstitusional kami sebagai pengusaha legal. Negara hadir untuk mempermudah investasi yang taat aturan, bukan menyanderanya dengan keraguan yang tidak berdasar. Segera pulihkan izin sandar dan terbitkan SPB kami!” tandas Siska dengan nada tegas


Siska mengingatkan bahwa menunda operasional usaha yang telah memenuhi seluruh syarat regulasi sama artinya dengan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.


Menahan laju usaha yang sah sama saja dengan menahan denyut ekonomi daerah. Kami sudah menempuh jalur paling terhormat dengan menyerahkan seluruh dokumen legalitas melalui kuasa hukum kami. Harapan kami sederhana: Kepala Syahbandar berdiri tegak di atas rel undang-undang, menutup telinga dari tekanan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, dan membuktikan bahwa birokrasi di Morowali berpihak pada kepastian hukum. Dokumen hukum sudah bicara di meja Syahbandar. Tugas kami membuktikan legalitas sudah tuntas; kini saatnya Kepala Syahbandar membuktikan bahwa pelayanan publik di Morowali tunduk pada aturan negara, bukan pada opini tanpa bukti,” pungkasnya.


Dukungan Keras DPW Formabes Sulteng


Sementara itu, dukungan keras juga terus mengalir dari elemen masyarakat. Ketua DPW Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) Sulawesi Tengah sebelumnya telah melontarkan peringatan tegas agar pihak Syahbandar tidak “bermain api” maupun mempersulit dunia usaha yang secara perizinan sudah terbukti legal.


“Jangan persulit usaha yang nyata kalau sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku! Birokrasi kepelabuhanan wajib tunduk pada bukti dokumen hukum yang sudah diserahkan resmi, bukan tunduk pada tekanan demo pesanan atau opini liar yang justru membunuh iklim investasi di Morowali,” kecam Ketua DPW Formabes Sulteng.


Dikonfirmasi Lima Pertanyaan Krusial, Kepala KUPP Kelas III Bungku Bungkam


Sementara itu, upaya konfirmasi resmi telah dilakukan awak media News Intelijen Com kepada Kepala KUPP Kelas III Bungku melalui sambungan pesan tertulis WhatsApp pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 17.27 WITA. Dalam pesan konfirmasi tersebut, redaksi mengajukan lima pertanyaan krusial menyangkut akuntabilitas pelayanan kepelabuhanan, yakni:


1. Dasar hukum dan temuan pelanggaran teknis di balik pencabutan mendadak izin sandar kapal yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh pihak Syahbandar dalam hitungan hari.


2. Keabsahan prosedur pencabutan, apakah didahului Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan yang sah atau semata-mata merespons laporan lisan maupun tekanan luar yang menuding transaksi perusahaan sebagai “setingan”.


3.Kepastian pemulihan hak sandar dan penerbitan SPB pasca penyerahan resmi akta jual-beli saham tertanggal 18 November 2026 yang membuktikan PT SMM kini memiliki 40 persen saham PT Azka Mandiri Energi, sehingga menggugurkan tudingan komersialisasi Tersus untuk pihak ketiga.


4.Pemahaman regulasi lintas kementerian, khususnya terkait penerapan PermenLHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (1) yang membedakan antara pembuangan limbah berbahaya dengan pengangkutan bahan bakar padat alternatif (TDF) yang dilindungi undang-undang.


Jaminan kepastian waktu pelayanan dari KUPP Kelas III Bungku agar operasional kapal perusahaan yang dokumennya telah lengkap dan terverifikasi bersih dari unsur pidana oleh Polairud tidak lagi disandera ketidakpastian birokrasi.


Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Jumat malam, pihak Kepala KUPP Kelas III Bungku belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi atas kelima pertanyaan krusial tersebut alias memilih bungkam.

Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

 


Iklan

 


Iklan

نموذج الاتصال