Dok : Ilustrasi
ACEH SINGKIL, LINTAS NUSANTARA -- Terkait soal penetapan lima anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp) di Penjahitan, Kecamatan Gumer, Kabupaten Aceh Singkil, Periode 2026–2032, menuai sorotan.
Pasalnya, seluruh anggota yang ditetapkan berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat satu pun dari keterwakilan dari perempuan dalam komposisi BPKamp tersebut.
Kelima nama itu yakni Yahya, Mubin, Panjang Aceh, Safrijal dan Laksamana. Nama-nama tersebut tercantum di dalam Lampiran II dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 100. 3.3.7/298/2026.
Sorotan kini muncul karena pembentukan BPKamp memiliki ketentuan mengenai keterwakilan perempuan. Secara nasional, pengaturan BPD/BPKamp antara lain, yakni merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD/BKamp.
Sementara di Aceh Singkil, ketentuan khusus BPKamp diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung serta regulasi daerah terkait tata cara pemilihan dan pengangkatan BPKamp.
Dalam tahapan pembentukan BPKamp 2026, aspek penjaringan, keterwakilan dan juga verifikasi administrasi menjadi bagian penting yang perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, komposisi BPKamp Penjahitan yang seluruhnya laki-laki memunculkan sejumlah pertanyaan, Apakah sejak proses penjaringan memang tidak terdapat calon perempuan yang memenuhi persyaratan?
Apakah keterwakilan perempuan telah di jaring sesuai mekanisme yang ditentukan? Jika tidak terdapat calon perempuan, apakah kondisi tersebut telah dituangkan di dalam berita acara dan dokumen resmi tahapan pemilihan?
Sorotan berikutnya mengarah pada proses verifikasi ditingkat Kecamatan Gunung Meriah serta pemeriksaan administrasi sebelum nama-nama calon ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Namun, dugaan kelalaian itu tidak dapat langsung disimpulkan hanya dari komposisi akhir BPKamp. Untuk memastikan ada atau tidaknya persoalan dalam proses tersebut, dokumen penjaringan, daftar calon, berita acara musyawarah, hasil dari verifikasi kecamatan dan pemeriksaan administrasi perlu dibuka dan diperiksa dengan secara menyeluruh.
Kelima anggota BPKamp Penjahitan tersebut bahkan telah dilantik pada 8 September 2026 di Langgeng Jaya, Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah.
Dilain Sisi, Kepala DPMK Aceh Singkil, Riky Yodiska, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan, bahwa pihaknya telah meminta pihak kecamatan dan pemerintah kampung menyesuaikan persoalan tersebut dengan aturan yang berlaku.
“Sudah kami sampaikan kepada kecamatan dan desa agar disesuaikan dengan aturan. Saat ini kami masih menunggu hasil dari pihak kecamatan dan pihak desa,” Ujarnya.
Sementara itu, Camat Gunung Meriah, Ilvi Rahmi, saat ditemui diruang kerjanya, Ia mengatakan bahwa pihak kecamatan akan melakukan evaluasi.
Ia juga bahkan telah memerintahkan Kepala Kampung Penjahitan untuk mengevaluasi persoalan tidak adanya keterwakilan dari perempuan yang duduk pada BPKamp Penjahitan.
Namun, ketika ditanya bagaimana berkas tersebut dapat lolos proses verifikasi pada tingkat kecamatan, Ilvi menjelaskan bahwa berkas tersebut langsung diserahkan kepada DPMK Aceh Singkil.
“Karena saat itu berkas langsung kami antar ke DPMK,” Ujarnya.
Pernyataan tersebut juga memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai alur dan juga pembagian kewenangan verifikasi, termasuk sejauh mana pemeriksaan dilakukan pada tingkat kecamatan dan bagaimana proses pemeriksaan administrasi dilakukan oleh DPMK dan Kecamatan sebelum keputusan Bupati diterbitkan.
Kini, dokumen tahapan penjaringan dan juga musyawarah menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut.
1. Apakah tidak adanya calon perempuan memang merupakan hasil dari proses penjaringan yang sah?
2. Apakah seluruh tahapan verifikasi telah dilakukan sesuai regulasi?
3. Apakah terdapat kekeliruan administrasi, siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi dan bagaimana tindak lanjutnya?
4. Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.
Lintas Nusantara akan menelusuri dokumen dan soal tahapan pembentukan BPKamp di Penjahitan untuk memastikan persoalan ini terang berdasarkan aturan dan fakta soal administrasi yang ada.
