Dok : Screan Shoot Lampiran II SK Bupati Aceh Singkil
ACEH SINGKIL, LINTAS NUSANTARA -- Lima nama yang telah ditetapkan sebagai anggota BPKamp Penjahitan lima-limanya laki-laki. tidak ada satupun keterwakilan perempuan.
Komposisi anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp) Penjahitan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, periode 2026–2032 kini jadi sorotan, Minggu (20/09/2026)
Sorotan tersebut mencuat setelah Lampiran II Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 100 .3.3.7/298/2026 tentang terkait Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPKamp Penjahitan menunjukkan seluruh anggota yang ditetapkan berjenis kelamin laki-laki.
Kelima nama-nama yang tercantum dalam keputusan tersebut yakni Yahya, Mubin, Panjang Aceh, Safrijal, dan Laksamana.
Dari sinilah dugaan ketidaksesuaian kepada pemenuhan keterwakilan perempuan dalam proses pengisian BPKamp Penjahitan mulai dipertanyakan, salah satu warga Kampung Penjahitan yang enggan menyebutkan nama nya yang mempersoalkan kelima anggota yang telah ditetapkan.
Paling menjadi sorotan adalah proses yang melahirkan komposisi tersebut. Sebab dari soal pengisian anggota BPKamp Penjahitan memiliki tahapan dan dasar regulasi, seperti Qanun dan Perbub yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini.
Bahwa pelaksanaan pemilihan BPKamp 2026 wajib mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018, serta Perbup Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2026.
Oleh karena itu, ketika didalam keputusan resmi Bupati Aceh Singkil tidak terdapat satu pun dari keterwakilan perempuan, munculah sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban pemerintah.
Pertanyaanya:
1. Apakah calon perempuan sudah diberikan kesempatan dalam proses penjaringan?
2. Apakah ada calon perempuan yang saat itu telah mendaftar?
3. Jika ada, mengapa tidak satu pun masuk dalam komposisi akhir?
4. Jika tidak ada, apa dasar hukum dan berita acara yang mendasarinya?
Oleh karna itu, pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab untuk menguji, apakah benar telah terjadi dugaan terkait ketidaksesuaian atau justru terdapat alasan hukum yang dapat membenarkan komposisi tersebut.
Dilain Sisi, Keputusan Bupati memang saat ini telah menetapkan lima anggota BPKamp Penjahitan. Namun, terbitnya SK tersebut belum otomatis menjawab pertanyaan dari mengenai tahapan sebelum SK keputusan diterbitkan.
Apalagi, Panitia dalam tahapan ada proses penjaringan, pemilihan, penyusunan berita acara, pengusulan hingga pada verifikasi berkas administrasi oleh Kecamatan, dan Dinas DPMK Aceh Singkil.
"Jadi disinilah dugaan tersebut perlu diuji"
1. Siapa yang memeriksa keterwakilan dari perempuan?
2. Apakah dokumen hasil pemilihan telah di verifikasi benar-benar sebelum diajukan ke Bupati?
3. Kemudian apa dasar yang digunakan, sehingga lima nama laki-laki tersebut dapat akhirnya ditetapkan?
4. Jika seluruh proses telah sesuai aturan, pemerintah harus dapat menjelaskannya berdasarkan sesuai dokumen resmi ?
Sebaliknya, jika nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur, maka persoalan tersebut bisa dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme administrasi dan hukum yang berlaku.
Sorotan tersebut kini mengarah kepada Panitia Pemilihan, Pemerintah Kampung Penjahitan, Kecamatan Gunung Meriah, dan DPMK Aceh Singkil.
Mereka diharapkan agar dapat membuka proses tersebut secara transparan sehingga publik dapat mengetahui apakah seluruh dari tahapan telah dilaksanakan sesuai aturan ketentuan regulasi.
Sisi lain, persoalan ini masih berstatus pada dugaan ketidaksesuaian pemenuhan hak keterwakilan perempuan, bukan kesimpulan bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati tersebut cacat hukum.
Pembuktian dugaan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga seluruh proses tahapan pemilihan.
Kini sorotan tajam mengarah kepada Panitia Pemilihan BPKamp Penjahitan, Pemerintah Kampung Penjahitan, Camat Gunung Meriah Ilvi Rahmi, Kadis DPMK Aceh Singkil, Riky Yodiska dan Kabag Hukum Sekdakab Aceh Singkil yang jadi garda terakhir verifikasi administrasi.
Hingga berita ini ditayangkan, Camat Gunung Meriah Ilvi Rahmi dan Kadis DPMK Aceh Singkil Riky Yodiska belum juga memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi Lintas Nusantara via WhatsApp.
Lintas Nusantara akan terus mengawal ini hingga ada kejelasan. Apakah SK 298/2026 ini akan dievaluasi atau akan dibiarkan saja menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Kampung, Kabupaten Aceh Singkil?
