Lintas Nusantara Net
CIREBON — Sejumlah warga dan tokoh masyarakat Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa barat menyampaikan kekecewaan mendalam atas tindakan pembongkaran atau penutupan jembatan swadaya yang ada di wilayah mereka.
Jembatan yang dibangun secara gotong royong oleh warga ini sebelumnya menjadi jalur penghubung dan akses vital bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.
Pembangunan jembatan tersebut murni berasal dari swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran desa maupun meminta dana talikasih. Selasa 27/10/2026
Kehadiran jembatan ini dinilai sangat membantu sebagai jalan pintas yang efektif bagi warga setempat.
Namun, sejak jembatan tersebut dibongkar, aktivitas warga menjadi terganggu.
Warga terpaksa harus memutar arah dengan jarak yang lebih jauh. Kondisi ini sangat dikeluhkan, terutama oleh para petani yang hendak pergi ke sawah, serta warga yang ingin menuju ke pemakaman umum.
"Warga jelas merasa kecewa. Kalau sebelumnya bisa lewat sini dengan cepat, sekarang jadi harus mutar-mutar. Terutama untuk yang punya sawah, dampaknya sangat terasa bagi mobilitas sehari-hari," ungkap salah seorang perwakilan warga Desa Purbawinangun.
Masyarakat sempat mendatangi lokasi dan meluapkan kekecewaannya karena menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi atau ruang musyawarah yang jelas dengan warga setempat. Pihak warga juga menjelaskan bahwa jembatan swadaya yang awalnya dikerjakan menggunakan material bambu tersebut sempat mengalami sedikit kendala teknis akibat cuaca panas—yang membuat bambu menyusut—namun langsung diperbaiki secara gotong royong oleh warga agar tetap aman dilintasi.
Menanggapi permasalahan ini, perwakilan warga bersama tokoh masyarakat berencana untuk mendatangi dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak Kuwu (Kepala Desa) Purbawinangun.
Selain itu, warga juga mempertimbangkan untuk meminta pendampingan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) guna mencari solusi terbaik yang adil bagi seluruh pihak.
Masyarakat Desa Purbawinangun berharap pihak pemerintah desa dapat segera membuka ruang dialog dan memberikan solusi yang berpihak pada kepentingan umum, mengingat jembatan tersebut sangat mendesak untuk menunjang aktivitas harian warga.
(Caswila)
