BANGGAI, SULTENG - Aksi penutupan jalan kebun kembali terjadi di Kawasan Noge, Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Pada Kamis, 12 November 2026, Kelompok Tani Putra Matindok menutup akses jalan kebun sebagai bentuk protes.
Penutupan ini bukan untuk warga. Petani mempersilahkan warga untuk tetap melintas. Namun untuk kepentingan perusahaan, petani meminta agar dibicarakan baik-baik terlebih dahulu.
Aksi ini dipicu pemasangan patok oleh PT Pertamina EP Donggi Matindok Field yang diduga mengklaim lahan tanpa bukti yang jelas.
PT Pertamina EP Donggi Matindok Field sendiri merupakan bagian dari Zona 13 Regional Indonesia Timur yang berlokasi di Kabupaten Banggai.
Menurut warga, blokade ini berlangsung di wilayah Kobo-Kobou, Desa Nonong, Kecamatan Batui, dan telah dilakukan sejak 7 November 2026.
Persoalan bermula dari belum adanya kejelasan terkait bukti kepemilikan atau klaim perusahaan atas jalan di lahan yang sebelumnya telah dipatok oleh pihak perusahaan.
Ketua Kelompok Tani Putra Matindok, Marsono, menyebut kelompoknya telah 16 tahun menanti kejelasan. Sejumlah mediasi telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil.
“Kami telah beberapa kali melakukan mediasi, baik di tingkat desa, kecamatan, Kantor Koramil, hingga Polresta Banggai. Akan tetapi, pihak perusahaan tak kunjung memperlihatkan bukti klaim atas jalan tersebut,” kata Marsono.
Di sisi lain, kelompok tani mengaku memiliki dokumen sebagai bukti penguasaan lahan, diantaranya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), surat penyerahan, serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dimiliki dan dibayarkan selama puluhan tahun.
Bagi petani, lahan tersebut adalah sumber perekonomian utama. Akibat sengketa, lahan tidak dapat lagi digarap dan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi dan sosial keluarga petani.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Pertamina EP Donggi Matindok Field terkait dasar klaim dan dokumen perolehan lahan akses jalan dari Sumur 1 menuju Sumur 2 tersebut.
Para petani berharap ada pertemuan terbuka yang menghadirkan bukti alas hak yang jelas, pemerintah desa, dan pihak perusahaan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
