(DUMAI) Lintas Nusantara// Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Dumai menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh jajaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Dumai.
Kekecewaan ini dipicu oleh batalnya agenda silaturahmi dan audiensi secara sepihak tanpa kejelasan setelah rombongan pengurus DPC AWI tiba di lokasi.
Peristiwa ini bermula saat pihak Dispertaru Kota Dumai melalui salah seorang staf atau anggotanya bernama Amanda menjanjikan kesiapan dinas untuk menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari pengurus DPC AWI Kota Dumai.
Komunikasi serta penjadwalan pertemuan tersebut telah disepakati sebelumnya bersama pihak internal Dispertaru.
Namun, saat jajaran pengurus DPC AWI Kota Dumai mendatangi Kantor Dispertaru Kota Dumai sesuai waktu yang dijanjikan, rombongan tidak mendapatkan kepastian penerimaan.
Upaya konfirmasi langsung kepada Amanda selaku penghubung juga menemui jalan buntu karena nomor telepon genggam dan pesan WhatsApp yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.
Ketua DPC AWI Kota Dumai, Merli Sinaga, mengecam keras kejadian ini.
Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap etika komunikasi dan kemitraan antara instansi pemerintah daerah dengan organisasi pers.
Kami datang dengan niat baik untuk bersilaturahmi dan berdiskusi membangun sinergi.
Namun kenyataannya, janji yang sudah disampaikan justru diabaikan begitu saja tanpa kabar. Ini sangat mencederai etika pelayanan publik dan kemitraan dengan insan pers," tegas Merli Sinaga.
Menyikapi insiden ini, DPC AWI Kota Dumai di bawah kepemimpinan Merli Sinaga menegaskan tidak akan tinggal diam.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat resmi berupa pernyataan sikap dan tuntutan evaluasi kepada Wali Kota Dumai terkait kinerja serta kepemimpinan Kepala Dinas Dispertaru Kota Dumai.
Melalui rilis terbuka ini, DPC AWI Kota Dumai mendesak Wali Kota Dumai untuk segera menegur dan mengevaluasi jajaran Dispertaru agar kejadian serupa tidak terulang kembali kepada insan pers maupun masyarakat luas yang membutuhkan ruang dialog di instansi pemerintah.
(Rianto).
