Pinrang, Lintasnusantara.net – Dalam upaya menghadirkan pelayanan gizi yang prima dan aman bagi masyarakat, Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pinrang bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Pinrang meninjau langsung kesiapan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah proaktif untuk menjamin mutu pangan ini resmi dimulai pada Jumat (13/11/2026).
Inspeksi menyeluruh yang menyasar total 44 dapur penyedia gizi di Kabupaten Pinrang ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga akhir November 2026.
Sebagai langkah perdana, tim gabungan memfokuskan pendampingan dan pengawasan pada sembilan dapur sehat yang berlokasi di Kecamatan Watang Sawitto.
Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ guna memastikan seluruh program berjalan sesuai standar operasional terbaik.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Pinrang, Sudarti Dahsan, menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan upaya kolaboratif untuk memberikan perlindungan dan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima program.
"Inspeksi ini bukan sekadar pengawasan administratif, melainkan bentuk pendampingan nyata dari kami untuk memastikan setiap dapur MBG mampu menyajikan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga benar-benar aman dan higienis. Kami ingin masyarakat, terutama anak-anak kita, menerima pelayanan gizi dengan standar mutu yang tinggi dan terbaik," ujar Sudarti saat dikonfirmasi.
Dalam pelaksanaannya, tim penilai mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional yang sangat komprehensif.
Aspek pendukung yang diperiksa meliputi kelengkapan dokumen administrasi, kelayakan sarana dan prasarana, alur pengolahan makanan yang baik, hingga kepatuhan terhadap standar higienitas, sanitasi, serta keamanan pangan.
Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, hasil penilaian ini nantinya akan memetakan unit layanan ke dalam tiga status objektif: layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan catatan perbaikan, serta tidak layak dilanjutkan.
Setiap status akan disertai alasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan guna memicu peningkatan kualitas yang berkelanjutan.
(007)
