.jpg)
ACEH SINGKIL, LINTAS NUSANTARA -- Proyek penimbunan jalan longsor di Desa Sikoran, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat, Kamis (12/11/2026)
Proyek yang bersumber dari dana APBD ini dinilai janggal karena diduga menggunakan material galian C tanpa izin (ilegal) dan juga dikerjakan tanpa memasang papan nama proyek.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penimbunan terus berjalan menggunakan material yang dipertanyakan legalitasnya. Sayangnya, tidak ada pihak di lokasi yang dapat bisa dikonfirmasi mengenai proyek tersebut.
Para pekerja berdalih hanya menjalankan tugas, sementara mandor lapangan yang dihubungi berulang kali via telepon seluler pada Senin (9/11) tak memberikan respons.
Ketiadaan transparansi ini memicu desakan dari warga agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki asal-usul material serta kelengkapan dokumen perizinannya.
"Harusnya APH turun ke lapangan, jangan tutup mata atas tindakan yang diduga ilegal itu," Ujar seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
PT Horas, selaku pemenang tender proyek itu, didesak untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai sumber material yang digunakan.
Dalam aturan konstruksi publik, legalitas bahan baku pertambangan merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Pihak kontraktor wajib memastikan seluruh rantai pasok material, mulai dari lokasi pengerukan, dokumen pengangkutan, hingga pihak pemasok, telah mengantongi izin resmi sesuai regulasi yang berlaku.
Secara hukum, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini memiliki konsekuensi pidana yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
Pasal 158: Pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar bagi pelaku penambangan tanpa izin.
Pasal 161: Ancaman pidana bagi setiap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral/batubara yang tidak berasal dari pemegang izin resmi.
Berdasarkan informasi di lapangan, pembayaran retribusi pekerjaan tersebut sebesar Rp16.000 / kubik, dengan jumlah 1.000 - 2.000 kubik. Yang kini telah menjadi persoalan, bagaimana cara pembayaran retribusi tersebut, apakah melalui aplikasi atau secara manual.
Disisi lain, proyek ini memicu kontroversi lokal menyusul adanya dugaan keterlibatan Kepala Desa (Kades) Sikoran. Sang Kades ditengarai bertindak sebagai hubungan masyarakat (humas) sekaligus perpanjangan tangan PT Horas di lapangan dengan bayaran sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Keterlibatan ini sangat disayangkan oleh masyarakat. Sebagai kepala di tingkat desa, Kades seharusnya bersikap objektif dan menjadi pengawas pertama yang mengantisipasi dampak lingkungan akibat proyek tersebut, seperti potensi perubahan bentang alam, gangguan aliran air, hingga sedimentasi.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih terus berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan resmi dari perusahaan maupun Kepala Desa Sikoran terkait tudingan dan dugaan pelanggaran di proyek penimbunan jalan tersebut.
Sisi lain, upaya wartawan mengkonfirmasi ke Dinas Perizinan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kabid Perizinan mengenai izin operasional dan juga kegiatan tersebut via telepon pada Selasa (10/11), namun sampai berita ini diterbitkan tidak ada tanggapan dari Kabid Perizinan.
