Sulteng, Lintasnusantara.net
Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari desakan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Anwar Hafid dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Dalam forum itu, ia secara blak-blakan mengungkap ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami daerahnya.
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap minimnya DBH yang diterima daerahnya meski menjadi pusat pertambangan nikel nasional. Dalam pernyataannya yang viral, ia menegaskan:
“Tambang di mana-mana, tapi kami hanya dapat Rp200 miliar per tahun dari DBH. Padahal Presiden menyebut, pajak industri smelter mencapai Rp570 triliun,” tegas Anwar di hadapan Komisi II DPR RI.
Padahal, kontribusi Sulteng sangat besar. Menurut Anwar, pembayaran pajak smelter dari Sulteng ke Kementerian Keuangan setiap tahunnya mencapai sekitar Rp200-Rp300 triliun per tahun.
“Kami tidak minta 16 persen, kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu, kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” ucapnya saat kegiatan Forum DPRD Penghasil Nikel di Kantor DPRD Sulteng. Bahkan ia menyebut, harusnya daerah bisa mendapatkan Rp 7 triliun per tahun jika skema DBH ideal diterapkan.
Pertemuan dengan Menteri Bahlil ini sejalan dengan kesepakatan awal keduanya untuk mengoptimalkan sektor tambang untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulteng. Selama ini, meski Sulteng kaya nikel, emas dan tembaga, PAD masih kecil.
Menteri Bahlil Lahadalia sendiri sebelumnya mengakui ketimpangan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar DBH nikel untuk daerah penghasil naik secara signifikan.
Kondisi ketimpangan terlihat jelas di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana DBH untuk daerah hingga kini belum mencapai 30 persen, padahal ekspor nikel melonjak drastis setelah hilirisasi. Bahlil mengusulkan agar DBH nikel untuk daerah naik menjadi 45 persen.
Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim yang turut hadir menegaskan dukungan legislatif. DPRD Sulteng bersama Gubernur sepakat mendorong Bappenas dan Kementerian ESDM untuk segera membahas kajian proporsi DBH yang lebih adil.
Sebelumnya, desakan Gubernur Anwar Hafid telah berbuah hasil, di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap membahas DBH tambang untuk Sulteng.
Dengan pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulteng berharap ada kebijakan yang benar-benar berpihak, agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng dan mampu mendongkrak APBD yang saat ini masih di angka Rp5,5 triliun.
